S\&P Sebut Fiskal Indonesia Paling Rentan di Asia Tenggara

Laporan terbaru S\&P Global Ratings menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kondisi fiskal paling rentan di Asia Tenggara jika ketegangan di Timur Tengah berlanjut, seperti dilansir dari Bloombergtechnoz pada Jumat (17/4/2026).

Kondisi tersebut dipicu oleh struktur anggaran negara yang sangat bergantung pada subsidi energi serta beban biaya utang yang sensitif terhadap fluktuasi suku bunga global akibat inflasi sektor energi.

Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai pandangan lembaga pemeringkat internasional tersebut masuk akal mengingat ketergantungan besar pada anggaran subsidi energi nasional.

"Indonesia dianggap paling rentan bukan karena ekonominya lemah, melainkan karena struktur fiskalnya sangat terikat pada subsidi energi dan biaya utangnya sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga global yang dipicu oleh inflasi energi," kata Rahma.

Rahma menjelaskan bahwa S\&P melihat bantalan fiskal Indonesia lebih tipis dibandingkan Malaysia, Thailand, atau Vietnam, terutama dalam merespons lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat melampaui US$100 per barel.

"S\&P membandingkan dengan negara ASEAN lain, Indonesia dinilai memiliki posisi fiskal yang lebih terbatas. Karena peningkatan beban subsidi dan biaya bunga utang memperlebar defisit," ujarnya.

Menurutnya, status Indonesia sebagai importir neto minyak mentah menyebabkan nilai impor membengkak saat harga dunia naik, yang kemudian menekan neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp17.100 per dolar AS.

"Tidak semudah pemikiran Pak Menkeu [Purbaya] di sini S\&P memprediksi juga jika terjadi gangguan di Selat Hormuz, normalisasi pasokan energi bisa memakan waktu berbulan-bulan akibat kerusakan infrastruktur," tutur Rahma.

Ia menambahkan bahwa meskipun harga komoditas nikel dan CPO meningkat, penurunan volume penjualan batu bara serta gas alam justru berisiko memberatkan beban fiskal pemerintah.

"Padahal ya Singapura juga sama melewati Selat Hormuz," imbuhnya menanggapi pernyataan Menteri ESDM mengenai sumber impor BBM.

Rahma menekankan adanya potensi pukulan ganda atau double hit pada APBN, di mana pemerintah harus menambah subsidi sekaligus menawarkan yield SBN yang lebih tinggi untuk menarik investor di tengah fenomena risk-off.

"Kita sekarang kan udah alami, capital outflow terburuk dalam 20 tahun terakhir," ungkap Rahma.

S\&P Global Ratings dalam dokumen resminya memproyeksikan bahwa kenaikan biaya energi akibat konflik akan memperlebar defisit transaksi berjalan Indonesia secara signifikan.

"Kualitas kredit negara dengan bantalan peringkat (rating cushion) yang menurun dalam skenario gangguan pasar energi yang berkepanjangan. Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut," tulis S\&P.

Merespons laporan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa S\&P tetap mempertahankan outlook peringkat BBB atau stabil bagi Indonesia sebagai tujuan investasi.

"Masih stable [rating] BBB artinya dari situ kita bukan dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal. Ada kemungkinan ibaratkan [S\&P] nilai sebelum kita ketemu dengan atau sebelum kami berdiskusi di hari Selasa kemarin," kata Purbaya.

Purbaya mengklaim pertemuan dengan pihak S\&P baru terlaksana pada Selasa (14/4/2026) di Washington D.C., sementara pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap PDB.