Sekjen DPD RI Dorong Kolaborasi Lintas Sektoral Hapus Ego Institusi

Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menekankan urgensi penguatan kerja sama antarlembaga guna mempercepat pembangunan nasional dalam Rapat Koordinasi Mitra Strategis di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (23/4/2026). Iqbal menyatakan bahwa integrasi antar kementerian, lembaga, hingga BUMN mutlak diperlukan guna menghilangkan hambatan birokrasi.

Dilansir dari Detikcom, langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan yang direncanakan pemerintah dapat berjalan selaras. Iqbal menilai ego sektoral selama ini masih menjadi tembok penghalang dalam mewujudkan program kerja yang efisien bagi masyarakat luas.

"Tantangan pembangunan hari ini tidak bisa lagi diselesaikan secara sektoral, melainkan kita harus kolaborasi, harus melalui kerjasama yang terintegrasi," ujar Mohammad Iqbal, Sekretaris Jenderal DPD RI.

Iqbal menyoroti bagaimana keterbatasan integrasi data dan anggaran seringkali membuat pelaksanaan program di lapangan menjadi tidak optimal. Masalah fragmentasi kebijakan ini diakuinya sebagai kendala utama yang harus segera diatasi lewat sistem pendukung yang lebih berkualitas.

"Program berjalan, tetapi tidak selalu terhubung. Anggaran tersedia, tetapi tidak selalu tepat sasaran. Data ada, tetapi tidak selalu terintegrasi," ujarnya.

Kebutuhan akan transformasi ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto pada awal April lalu. Presiden menitikberatkan pada tiga pilar utama, yakni penghapusan ego sektoral, sistem pemerintahan yang terhubung atau seamless, serta hasil nyata dari reformasi birokrasi.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dalam kota-kota institusi," kata Iqbal.

Beberapa inisiatif nyata telah dimulai oleh DPD RI, di antaranya program ketahanan pangan berupa penanaman jagung di empat provinsi serta pengembangan Green Village. Iqbal menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan kini harus beralih pada orientasi berbasis ekosistem dan kawasan.

"Ini bukan sekedar program, tetapi pendekatan baru bahwa pembangunan harus berbasis kawasan, berbasis ekosistem, dan berbasis kolaborasi," ujarnya.

Upaya sinkronisasi ini dirancang untuk memangkas jalur koordinasi yang berbelit-belit. Iqbal menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor bukan dimaksudkan untuk menciptakan struktur birokrasi baru yang justru membebani kinerja instansi terkait.

"Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menyederhanakan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar-benar berdampak," jelas Iqbal.

Pertemuan tersebut menghasilkan tiga poin harapan utama bagi para pemangku kepentingan yang hadir. Hal itu mencakup kesamaan persepsi, pembentukan mekanisme kerja yang konkret, serta realisasi inisiatif bersama dalam waktu dekat tanpa terjebak pada rutinitas rapat formal semata.

"Kita rapat penting, tetapi terlalu banyak rapat tanpa eksekusi itu menjadi gak penting. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak rapat, tetapi pada seberapa besar dampak yang kita hasilkan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan dukungannya terhadap fungsi reses anggota dewan. Bulog memberikan bantuan logistik berupa beras untuk membantu konstituen di daerah melalui koordinasi Sekretariat Jenderal DPD RI.

"Semenjak beliau, alhamdulillah beliau sudah menginisiasi, membantu atau katakanlah berkolaborasi dengan kami, per tahun kami dukung 3,5 ton beras di dalam setiap empat reses," ungkap Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Bulog.

Pihak Bulog menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal program strategis DPD RI yang berkaitan dengan ketersediaan pangan di daerah. Rizal mengapresiasi peran Sekjen DPD RI yang dianggap sebagai penggerak utama dalam membangun kemitraan ini.

"Kami siap mendukung penuh apa yang menjadi program DPD, khususnya yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat di daerah," pernyataan Rizal.

Forum ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi tinggi negara, termasuk BPK RI, Bank Indonesia, OJK, serta jajaran Kementerian Koordinator. Sejumlah pimpinan BUMN seperti PT PLN (Persero), PT Pupuk Indonesia, dan Perum Perhutani juga hadir guna merumuskan langkah kolaborasi strategis ke depan.