Sektor Riil Terancam Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Harga Minyak Dunia

Sektor riil di Indonesia menghadapi tekanan signifikan akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada Rabu, 15 April 2026. Kondisi ini berpotensi memicu inflasi impor serta meningkatkan biaya operasional bagi para pelaku usaha nasional.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bahwa tekanan ini dapat menurunkan keyakinan pelaku ekonomi jika terus berlanjut. Meski demikian, ia mencatat likuiditas domestik saat ini masih memadai dengan pertumbuhan uang beredar luas mencapai 8,7 persen pada Februari 2026.

"Dalam situasi seperti ini, dampaknya ke ekonomi Indonesia bukan hanya soal bensin lebih mahal, tetapi juga menyentuh inflasi, daya beli, biaya produksi, biaya logistik, biaya pembiayaan, dan pada akhirnya menahan konsumsi rumah tangga serta investasi," kata Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, penyaluran kredit pada awal tahun 2026 masih tumbuh sebesar 8,9 persen. Namun, eskalasi konflik di kawasan Teluk dikhawatirkan akan mempersempit ruang kebijakan moneter dan memicu keluarnya arus modal asing dari pasar keuangan dalam negeri.

Kondisi pasar saat ini juga memberikan tantangan besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Asumsi dasar APBN semula dipatok pada nilai tukar Rp16.500 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$70 per barel.

Josua memproyeksikan defisit anggaran bisa melebar hingga Rp761 triliun jika nilai tukar menyentuh Rp17.000 per dolar AS dan harga minyak berada di level US$80 per barel. Hingga akhir Februari 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi tercatat sudah menyerap dana sebesar Rp51,5 triliun.

Bank Indonesia disarankan untuk tetap memprioritaskan stabilitas nilai tukar guna mencegah kepanikan pasar tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi sepenuhnya. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi krusial dalam menghadapi volatilitas global ini.

Pemerintah diharapkan dapat mengarahkan bantuan sosial secara lebih spesifik kepada rumah tangga rentan dan sektor logistik pangan daripada menahan seluruh harga energi secara luas. Langkah diversifikasi energi dan efisiensi konsumsi menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan fiskal negara.