Sembilan Ribu Buruh Terancam PHK Akibat Konflik Timur Tengah

Sebanyak 9.000 pekerja pada 10 perusahaan di Pulau Jawa terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Informasi yang dilansir dari Bloombergtechnoz pada Jumat (16/4/2026) ini mengungkap bahwa mayoritas perusahaan terdampak berada di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan bahwa konsentrasi potensi pemutusan hubungan kerja tersebut berada di kawasan industri padat karya. Pihaknya memprediksi efisiensi besar-besaran ini akan berlangsung dalam kurun waktu tiga bulan mendatang.

"Kemungkinan besar di Cikarang, Bekasi dan Tangerang Raya. Banten itu kan paling banyak tekstilnya. Dua wilayah itu," ujar Said Iqbal, Presiden KSPI.

Penjelasan Said menyoroti kenaikan harga bahan baku impor seperti kapas dan plastik yang dipicu oleh ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sektor komponen otomotif menjadi salah satu yang paling rentan karena ketergantungan pada rantai pasok material plastik yang panjang.

"Salah satunya juga iya [perusahaan] sparepart otomotif, terutama motor. Kan banyak yang berbahan baku plastik, seperti body-nya itu," kata Said Iqbal, Presiden KSPI.

Kenaikan biaya operasional memaksa manajemen perusahaan untuk melakukan penyesuaian anggaran produksi secara signifikan. Hal ini berdampak langsung pada keberlangsungan lapangan kerja di pabrik-pabrik manufaktur besar.

"Intinya, kalau dia berbahan baku plastik, kapas, kan itu naik harganya biaya produksi naik." ujar Said Iqbal, Presiden KSPI.

Said menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah terhadap efek domino yang dapat menimpa industri pendukung di level bawah. Jika perusahaan utama goyah, maka seluruh penyedia komponen dalam rantai industri tersebut dipastikan akan ikut terdampak.

"Jadi harus diwaspadai itu. Mereka punya pohon ke bawah loh, supplier-supplier yang misal katakan yang memproduksi remnya, yang memproduksi bodinya, itu nanti ke bawah-bawahnya akan kena semua gitu karena dia pohon industrinya banyak cabang-cabangnya itu," kata Said Iqbal, Presiden KSPI.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan bahwa mayoritas pelaku usaha saat ini cenderung bersikap konservatif dalam urusan ketenagakerjaan. Data internal asosiasi menunjukkan minimnya rencana ekspansi dan penambahan personil dalam jangka panjang.

"67% perusahaan itu tidak berniat untuk melakukan rekrutmen baru. Ini yang menurut kita juga salah satu hal yang perlu diperhatikan," kata Bob Azam, Ketua Komite Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, tren PHK di Indonesia sepanjang kuartal I 2026 telah menyentuh angka ribuan jiwa dengan persebaran wilayah sebagai berikut:

Meskipun jumlah PHK di Jawa Barat mencapai angka tertinggi secara nasional, statistik tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan periode Januari hingga Maret tahun 2025 yang sempat menembus 7.177 orang.