Senat Amerika Serikat Tolak Batasi Wewenang Perang Donald Trump

Mayoritas anggota Senat Amerika Serikat menolak resolusi pembatasan wewenang perang Presiden Donald Trump terhadap Iran dalam pemungutan suara yang digelar pada Rabu (15/4/2026) waktu setempat. Penolakan ini menggagalkan langkah Partai Demokrat untuk menghentikan operasi militer di kawasan tersebut.

Hasil pemungutan suara menunjukkan 52 Senator menolak resolusi tersebut, sementara 47 lainnya memberikan dukungan. Berdasarkan laporan dari Reuters yang dilansir melalui Detikcom pada Kamis (16/4/2026), hasil ini menegaskan dominasi Partai Republik dalam melindungi kebijakan luar negeri pemerintah.

Keputusan tersebut menjadi dasar kelanjutan dukungan terhadap operasi militer AS di Iran yang telah berlangsung selama lebih dari enam pekan sejak 28 Februari lalu. Meskipun demikian, kedua pihak sedang menjalani masa gencatan senjata selama dua minggu yang dimulai pada 7 April.

Donald Trump menyatakan dalam wawancara dengan Fox Business Network pada Rabu (15/4) bahwa konflik bersenjata tersebut diperkirakan akan segera berakhir. Pernyataan ini muncul di tengah upaya diplomatik dari berbagai pihak untuk meredakan ketegangan.

Pemerintah Pakistan selaku mediator melakukan kunjungan ke Teheran pada Rabu (15/4) guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Langkah ini diambil setelah perundingan damai di Islamabad pada akhir pekan sebelumnya gagal mencapai kesepakatan resmi.

Secara internal, Partai Republik menunjukkan soliditas hampir penuh dalam mendukung presiden, kecuali Senator Rand Paul dari Kentucky yang memihak kubu Demokrat. Paul dikenal vokal menentang pengeluaran militer besar-besaran dan menjunjung tinggi penafsiran ketat terhadap Konstitusi AS.

"Perang hampir berakhir," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam sebuah wawancara televisi terkait perkembangan terkini operasi militer tersebut. Pernyataan ini menjadi klaim kesekian kalinya dari Gedung Putih mengenai status konflik.

Kubu Demokrat tercatat telah empat kali berupaya mendesak Senat untuk membatasi wewenang perang presiden sejak krisis dimulai. Namun, seluruh upaya tersebut gagal akibat perlawanan kuat dari mayoritas anggota faksi Republik di parlemen.

Satu Senator Republik, Jim Justice dari West Virginia, dilaporkan tidak memberikan suara dalam sesi voting terbaru ini. Hal ini tidak mengubah hasil akhir yang tetap memenangkan pihak pendukung wewenang eksekutif.

Perdebatan mengenai wewenang perang ini berakar pada perbedaan tafsir Konstitusi AS. Meskipun Kongres secara resmi memiliki hak mendeklarasikan perang, pihak eksekutif sering berargumen bahwa pembatasan tersebut tidak berlaku untuk operasi militer jangka pendek dalam menghadapi ancaman langsung.