Staf Ahli PKK Pusat apresiasi komitmen daerah tangani zero dose

58 menit yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Yane Ardian Bima Arya mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam menangani zero dose atau anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar lengkap.

Menurut dia, kesehatan anak merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, imunisasi menjadi salah satu intervensi kesehatan paling efektif untuk melindungi anak dari berbagai penyakit.

“Pemerintah menaruh perhatian besar pada hal ini dengan menargetkan percepatan penurunan jumlah anak zero dose agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dari hak dasar kesehatannya,” kata Yane dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi Zero Dose di Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (12/5).

Yane mengungkapkan berdasarkan data per 11 Mei 2026, capaian imunisasi zero dose di Kabupaten Lampung Selatan telah menjangkau 4.384 anak dari target 4.967 anak atau sekitar 88,2 persen. Namun, berdasarkan pemutakhiran data terbaru, capaian tersebut telah meningkat menjadi 92 persen.

“Terima kasih atas kerja samanya, kerja kerasnya, kerja cepatnya, dalam waktu satu setengah bulan atau lima minggu, Lampung Selatan bisa mencapai 92 persen. Jadi semoga terus dilanjutkan,” tambahnya.

Baca juga: TP-PKK Pusat: Pastikan tiap anak peroleh hak dasar imunisasi

Menurutnya, program zero dose di Lampung Selatan diharapkan dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas layanan dasar masyarakat secara konsisten. Oleh karena itu, Lampung Selatan didorong menjadi contoh pelaksanaan penanganan zero dose di Indonesia.

Selain itu, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat memastikan edukasi mengenai pentingnya imunisasi benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Yane meminta agar pemda juga mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan sebagian keluarga masih menunda pemberian imunisasi kepada anak. Hasil monitoring tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan bagi Kementerian Kesehatan dan para pemangku kepentingan terkait.

“Saya percaya jika semua unsur bergerak bersama pemerintah di daerah, tenaga kesehatan, kader PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen yang ada, maka capaian ini akan segera meningkat. Kita harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Karena satu anak yang terlindungi, berarti satu masa depan anak terselamatkan,” tuturnya.

Baca juga: Ancaman kesehatan, Wamenkes: 2,3 juta anak Indonesia "zero dose"

Baca juga: Kemenkes perkuat imunisasi nasional, fokus jangkau anak zero-dose

Baca juga: PKK Sumut: Zero dose di Sumut turun drastis jadi peringkat 12 nasional

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.