Standar Nasional Pengasuhan Anak: Mendesak atau Sekadar Wacana?

Kasus kekerasan di tempat penitipan anak (daycare) kembali menyentak kesadaran publik. Rekaman yang beredar di media sosial, kesaksian orang tua yang terlambat mengetahui perlakuan buruk terhadap anaknya, hingga respons lembaga yang sering kali defensif—semuanya menyisakan satu pertanyaan mendasar: Sejauh mana negara hadir dalam memastikan keamanan dan kualitas pengasuhan anak di luar rumah?

Persoalan ini tidak bisa dipersempit sebagai “oknum nakal” atau kelalaian individu semata. Ia mencerminkan lubang besar dalam tata kelola pengasuhan anak berbasis institusi di Indonesia—mulai dari daycare, penitipan anak informal, sekolah sehari penuh (full day school), hingga pesantren. Kita sedang menghadapi realitas sosial baru: semakin banyak orang tua yang—karena tuntutan ekonomi dan gaya hidup—harus “mendelegasikan” pengasuhan anak kepada lembaga. Namun, negara tampak belum sepenuhnya siap mengatur konsekuensi dari perubahan ini.

Fragmentasi yang Membahayakan

Saat ini, pengasuhan anak di Indonesia tersebar dalam berbagai domain kebijakan. Daycare sering kali berada di bawah pengawasan dinas sosial atau bahkan berjalan tanpa izin yang jelas. Full day school berada dalam domain pendidikan formal, tetapi aspek pengasuhan di luar jam belajar kerap luput dari pengawasan. Pesantren, di sisi lain, memiliki otonomi kultural dan religius yang kuat, tetapi standar perlindungan anaknya sangat beragam.

Fragmentasi ini melahirkan ketimpangan standar. Ada daycare yang dikelola secara profesional dengan tenaga terlatih dan sistem pengawasan ketat. Namun, tidak sedikit pula yang beroperasi sekadarnya—tanpa pelatihan pengasuh, tanpa rasio pengasuh anak yang ideal, bahkan tanpa pemahaman dasar tentang perkembangan psikologis anak. Di pesantren, kita menemukan lembaga yang progresif dan ramah anak, tetapi juga masih ada yang mempertahankan pola disiplin keras yang berisiko mengarah pada kekerasan.

Masalahnya bukan sekadar ada atau tidaknya regulasi, melainkan juga absennya standar nasional yang komprehensif dan lintas sektor. Tanpa standar yang jelas, kualitas pengasuhan menjadi bergantung pada niat baik masing-masing lembaga. Dalam isu sepenting keselamatan anak, pendekatan semacam ini jelas tidak cukup.

Anak Bukan Objek Layanan

Sering kali, diskursus tentang daycare dan full day school terjebak pada logika “layanan”: seberapa nyaman fasilitasnya, seberapa lengkap programnya, atau seberapa kompetitif biayanya. Padahal, yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas layanan, melainkan juga hak dasar anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan bermartabat.

Ketika anak ditempatkan dalam institusi, ia tidak sekadar “dititipkan”. Ia memasuki sebuah sistem relasi baru yang akan membentuk cara pandangnya terhadap dunia: apakah orang dewasa bisa dipercaya, apakah kekerasan adalah cara yang sah untuk mendisiplinkan, apakah dirinya layak diperlakukan dengan hormat. Dengan kata lain, pengasuhan institusional tidak hanya soal menjaga anak tetap hidup dan aman, tetapi juga soal membentuk manusia.

Di titik ini, standar nasional menjadi krusial. Ia bukan sekadar dokumen administratif, melainkan juga kompas etik yang memastikan setiap lembaga memahami batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Tanpa itu, kita berisiko menormalisasi praktik-praktik yang merusak, hanya karena dianggap “sudah biasa”.

Belajar dari Sektor Lain

Kita sebenarnya tidak kekurangan contoh. Dalam sektor kesehatan, ada standar pelayanan minimal, akreditasi rumah sakit, hingga sertifikasi tenaga medis. Dalam dunia penerbangan, standar keselamatan menjadi harga mati, dengan pengawasan berlapis dan sanksi tegas. Mengapa dalam urusan pengasuhan anak—yang dampaknya jauh lebih panjang dan mendasar—kita justru longgar?

Bayangkan jika setiap daycare wajib memenuhi standar rasio pengasuh-anak, memiliki tenaga yang tersertifikasi, menjalani audit berkala, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang transparan. Bayangkan jika setiap full day school tidak hanya dinilai dari capaian akademik, tetapi juga dari kualitas interaksi emosional antara guru dan siswa. Bayangkan jika setiap pesantren memiliki pedoman nasional tentang disiplin yang ramah anak, tanpa menghilangkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ruhnya.

Ini bukan utopia. Banyak negara telah lebih dulu menerapkannya. Yang kita butuhkan adalah kemauan politik dan keseriusan lintas kementerian—pendidikan, sosial, agama, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak—untuk duduk bersama merumuskan standar yang menyeluruh.

Antara Regulasi dan Implementasi

Tentu, membuat standar saja tidak cukup. Tantangan terbesar selalu ada pada implementasi. Kita tidak kekurangan regulasi yang bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam pengawasan. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, mekanisme perizinan dan akreditasi harus dibuat sederhana, tetapi tegas. Jangan sampai lembaga kecil kesulitan mengurus izin, tetapi yang sudah jelas melanggar justru lolos tanpa sanksi. Kedua, pengawasan harus melibatkan masyarakat. Orang tua perlu diberi akses untuk mengetahui standar yang berlaku dan melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Ketiga, sanksi harus konsisten. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, sekecil apa pun.

Namun, ada satu hal yang sering dilupakan: kesejahteraan pengasuh. Tidak realistis menuntut pengasuhan berkualitas jika para pengasuh bekerja dalam kondisi upah rendah, jam kerja panjang, dan minim pelatihan. Standar nasional harus mencakup aspek ini. Pengasuh anak bukan sekadar “pekerja tambahan”, melainkan juga profesi strategis yang menentukan masa depan generasi.

Peran Orang Tua Tidak Bisa Digantikan

Di tengah dorongan untuk memperkuat standar institusional, kita juga perlu jujur: tidak ada lembaga yang bisa sepenuhnya menggantikan peran orang tua. Delegasi pengasuhan adalah realitas, tetapi bukan berarti tanggung jawab ikut berpindah.

Orang tua tetap harus terlibat—memilih lembaga dengan kritis, memantau perkembangan anak, dan membangun komunikasi yang terbuka. Standar nasional seharusnya tidak membuat orang tua “lega lalu lepas tangan”, tetapi menjadi alat bantu untuk memastikan bahwa pilihan mereka aman dan tepat.

Lebih dari itu, kita perlu merefleksikan arah besar kehidupan sosial kita. Apakah kita sedang menciptakan sistem yang memaksa orang tua semakin jauh dari anaknya? Jika demikian, perbaikan standar hanyalah solusi parsial. Kita juga perlu memikirkan kebijakan yang lebih ramah keluarga: jam kerja yang manusiawi, cuti orang tua yang memadai, dan dukungan komunitas yang kuat.

Mendesak, bukan Sekadar Wacana

Kasus kekerasan di daycare seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar siklus keprihatinan yang berulang. Setiap kali kasus mencuat, kita marah, bersimpati, lalu perlahan lupa—hingga kasus berikutnya muncul. Pola ini hanya akan terputus jika kita berani mendorong perubahan sistemik.

Standar nasional pengasuhan anak bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Ia adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya yang paling rentan. Ia juga menjadi cermin sejauh mana kita—sebagai masyarakat—benar-benar menghargai masa depan.

Jika kita terus menunda, setiap kasus kekerasan berikutnya bukan lagi sekadar tragedi individual, melainkan juga kegagalan kolektif. Dan seperti semua kegagalan yang dibiarkan, ia akan terus berulang—hingga kita memutuskan untuk berhenti menganggapnya sebagai hal yang biasa.