1 jam yang lalu
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memberikan peringatan keras terkait rencana pemerintah Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia pada Selasa (06/05/2026). Rencana ini dinilai berisiko membebani anggaran negara karena tingginya biaya perawatan armada militer tua tersebut.
Kritik tersebut muncul setelah Parlemen Italia dikabarkan menyetujui rencana pemberian kapal induk tersebut pada 28 April 2026 sebagai langkah memperkuat hubungan bilateral. Berdasarkan laporan Bloombergtechnoz, kapal tersebut rencananya diberikan secara gratis untuk menghindari beban biaya pembongkaran yang harus ditanggung pemerintah Italia.
"Dalam pengadaan militer ada pepatah yang relevan tidak ada yang lebih mahal daripada kapal gratis. Oleh karena itu, keputusan ini harus dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dilihat dari nilai hibahnya," ujar TB Hasanuddin dalam siaran pers.
Politikus PDIP tersebut merujuk pada data The National Interest yang menunjukkan bahwa Angkatan Laut Italia harus merogoh kocek hingga Rp101 miliar per tahun hanya untuk biaya perawatan rutin. Selain biaya operasional tahunan, proses pembongkaran kapal sejenis diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp387 miliar.
"Angka ini tentu akan menjadi beban baru bagi anggaran pertahanan Indonesia, di luar kebutuhan biaya operasional lainnya," ujar TB Hasanuddin.
Usia kapal yang diluncurkan sejak 1985 juga menjadi perhatian utama karena telah memasuki masa pakai sekitar 40 tahun. Masa operasional kapal perang pada umumnya hanya berkisar antara 30 hingga 40 tahun sebelum dianggap tidak layak atau memerlukan modernisasi besar.
"Jika ingin memaksimalkan fungsi kapal ini, maka Indonesia harus membeli pesawat yang kompatibel. Ini berarti tambahan anggaran baru yang tidak kecil," ujar TB Hasanuddin.
Selain masalah teknis kapal, terdapat persoalan interoperabilitas karena kapal ini dirancang khusus untuk pesawat jenis STOVL AV-8B Harrier II. Armada udara Indonesia saat ini, seperti F-16 dan Rafale, tidak mendukung penggunaan di atas kapal induk tersebut sehingga memerlukan pengadaan jet tempur baru.
"Kita harus cermat memastikan bahwa setiap pengadaan alutsista benar-benar sesuai kebutuhan strategis dan berkelanjutan. Jangan sampai terlihat menguntungkan di awal, tetapi justru menjadi beban di hari kemudian," kata TB Hasanuddin.
Hingga saat ini, pihak Kementerian Pertahanan belum memberikan keterangan resmi mengenai wacana penerimaan hibah kapal perang tersebut. Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait selaku Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi oleh Bloombergtechnoz.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·