Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Menurutnya, ancaman penggunaan bom atom hanya akan memperbesar risiko salah perhitungan yang dapat berujung pada bencana kemanusiaan berskala besar.

Dalam tulisannya berjudul "The nuclear dilemma in the new era" yang terbit di The Jakarta Post, Kamis, 7 April 2026, Teguh menyoroti Konferensi Tinjauan 2026 Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) yang berlangsung di tengah situasi paling tegang sejak era Perang Dingin. 

Teguh menilai ketegangan antara AS-Israel dan Iran menjadi salah satu ujian terbesar dalam forum tersebut. 

Dia menyoroti serangan besar yang diperintahkan Presiden AS Donald Trump terhadap pertahanan Iran pada Februari lalu, hingga menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. 

Menurutnya, situasi itu justru berpotensi mendorong sebagian pengambil kebijakan Iran bergerak lebih jauh menuju pengembangan senjata nuklir.

Untuk itu, Teguh mendorong upaya menghidupkan kembali Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai langkah realistis untuk membatasi program nuklir Iran melalui mekanisme verifikasi internasional yang lebih ketat. 

Namun ia mengingatkan, kesepakatan itu tidak akan berhasil bila hanya diperlakukan sebagai instrumen politik jangka pendek. 

“Satu sikap mendasar harus ditekankan: senjata nuklir harus ditolak sebagai alat tawar-menawar untuk stabilitas geopolitik. Menggunakan bom atom sebagai kartu negosiasi menormalisasi ancaman kepunahan sebagai bahasa diplomasi,” tulisnya.

Teguh menegaskan bahwa penolakan terhadap senjata nuklir bukan berarti menolak kekuatan militer sepenuhnya. Menurutnya, kekuatan militer konvensional masih diperlukan sebagai daya tangkal untuk menjaga stabilitas global. 

“Pada akhirnya, perdamaian yang kita cari bukanlah utopia tanpa senjata. Ini adalah keadaan di mana senjata ada, tetapi tidak pernah dianggap sebagai pilihan pertama,” pungkasnya.