To Lam Resmi Menjadi Presiden Vietnam

To Lam, pemimpin Partai Komunis Vietnam, resmi menjadi presiden setelah pemungutan suara yang disahkan dalam Majelis Nasional Vietnam.

Namun, penetapan ini bertentangan dengan norma para elite politik di Hanoi selama ini. Selama ini, Partai Komunis Vietnam (PKV) berupaya menghindari pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu sosok pimpinan partai.

Berbeda dengan Cina, sejak tahun 1990-an pemimpin tertinggi partai sering kali merangkap sebagai presiden negara. Vietnam selama ini lebih menyukai gaya kepemimpinan bersama yang dikenal dengan sistem "empat pilar." Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi kepada ketua partai, presiden, perdana menteri, dan ketua Majelis Nasional.

Sistem tersebut memang tidak sama dengan pemisahan kekuasaan di negara demokrasi liberal. Namun, sistem ini menciptakan keseimbangan politik dalam negeri dan mampu mengurangi risiko dominasi satu individu dalam pemerintahan.

Keseimbangan kekuasaan yang bergeser

Para pengamat menilai keseimbangan tersebut mulai berubah.

"Terpilihnya To Lam akan membawa sistem politik Vietnam lebih mirip dengan politik Cina yang didominasi oleh Presiden Xi Jinping," kata Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik dari Universitas Wina, kepada DW.

"Dengan pemusatan kekuasaan, To Lam mungkin dapat melancarkan reformasi ambisiusnya dengan cepat. Namun, ada risiko mekanisme checks and balances akan berhenti berfungsi, dan pendapat yang berbeda di dalam partai akan semakin jarang didengar."

Norma dan aturan formal sistem politik

Sistem politik Vietnam telah lama bergantung pada norma tak tertulis dan juga aturan formal. Selain sistem "empat pilar", ada juga aturan usia pensiun bagi pemimpin negara dalam mengatur pergantian elite politik.

Namun, kedua aturan tersebut telah sering dilanggar dalam beberapa tahun terakhir. PKV kini memberikan pengecualian aturan pensiun pada pemimpin yang senior dan malah menambah tugas kekuasaan baru pada mereka.

Sebagai contoh, mantan kepala partai Nguyen Phu Trong yang berhasil mendapatkan masa jabatan ketiga di tahun 2021. Ia telah melanggar aturan memimpin maksimal dua periode. Ia sebelumnya sudah merangkap jabatan sebagai pimpinan partai dan presiden dari tahun 2018 hingga 2021, setelah pejabat sebelumnya meninggal. Trong sendiri tetap menjabat sebagai pemimpin Partai Komunis hingga wafat pada usia 80 tahun di 2024.

Meniru Cina dalam pengawasan sipil

To Lam, sebelumnya menjabat sebagai menteri keamanan publik. Namana naik saat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Trong. Ia menyingkirkan ratusan pejabat dan membantu menata ulang hierarki politik di Vietnam.

Sama seperti Trong, To Lam sempat merangkap dua jabatan, sebelum dipaksa mundur dan menjadi presiden.

Pada Januari, ia terpilih sebagai pemimpin partai dalam kongres Partai Komunis selama lima tahun ke depan. Berselang beberapa bulan kemudian, ia juga berhasil memperoleh masa jabatan lima tahun sebagai presiden.

Di bawah kepemimpinan To Lam, Vietnam juga menunjukkan ketertarikannya dalam penerapan model keamanan dan pengawasan seperti d Cina, kata Gerstl. Tren ini juga akan "berjalan seiring dengan perjanjian bilateral baru antar dua negara. Upaya ini akan semakin membatasi kebebasan berekspresi di Vietnam."

Jaringan kamera AI akan tersebar di Vietnam

Vietnam adalah salah satu negara yang paling membatasi kebebasan berpendapat di kawasan Asia Tenggara, bahkan sebelum To Lam berkuasa. Negara ini menempati peringkat 173 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia versi Reporters Without Borders.

Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia menyatakan bahwa pemerintah Vietnam telah meningkatkan tekanan terhadap masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir. Tercermin dari ruang berpendapat yang sudah sangat terbatas semakin dipersempit.

Vietnam juga berencana mendirikan bursa perdagangan data yang dikelola oleh negara dan diawasi Kementerian Keamanan Publik, "menyerupai model pemusatan data di Cina," menurut laporan Reuters pekan lalu.

Pemerintah Vietnam juga sedang memperluas sistem identifikasi elektronik yang memungkinkan pihak berwenang mengidentifikasi individu lewat jaringan kamera AI yang sedang dipasang di seluruh negeri. Upaya pemantauan yang juga sudah di lakukan Cina sejak lama.

Dokumen pemerintah baru-baru ini juga menyebut pembangunan "national firewall" atau sistem benteng penyaring data nasional. Ditambah dengan undang-undang baru yang telah memungkinkan penyedia jasa layanan internet mengumpulkan data pribadi para pengguna.

To Lam disambut Xi Jinping

Pekan ini, To Lam mengunjungi Tiongkok dalam kunjungan diplomatik pertamanya sejak menjabat sebagai presiden. Agenda ini merupakan tradisi pemimpin Vietnam sebelumnya sebagai bentuk bahwa kedua negara adalah "sahabat dan saudara" sosialis.

Selama kunjungan tersebut, Xi Jinping menekankan solidaritas dan komunikasi strategis antar kedua negara. Menurut media pemerintah Cina, Xi menyebut bahwa mempertahankan paham sosialis dalam pemerintahan Partai Komunis sebagai kepentingan strategis bersama.

Isu keamanan juga menjadi agenda utama dalam kunjungan tersebut. Selain To Lam, Menteri Keamanan Publik Vietnam, Luong Tam Quang, secara terpisah bertemu dengan tiga pejabat keamanan Cina. Hal ini menunjukkan penguatan hubungan kedua negara dalam memperkuat sistem keamanan demi mempertahankan kendali politik saat ini.

Tantangan bagi presiden baru Vietnam

Meski demikian, Vietnam masih memiliki kendala bila dibandingkan dengan Cina.

"Vietnam belum membersihkan paham Stalinisme dari para jenderal senior mereka seperti yang dilakukan Xi Jinping, atau menyebarkan ketakutan kepada masyarakat luas," kata Hunter Marston, peneliti dari Institute for Global Affairs, kepada DW.

"Vietnam masih jauh untuk menjadi dengan demokrasi berkelanjutan, walaupun mereka belum menerapkan represi berlebihan seperti yang digunakan Cina untuk menjamin kelangsungan partai dan pemerintahan Xi Jinping," tambahnya.

Dengan kata lain, meskipun Vietnam merupakan negara otoriter di bawah kekuasaan satu partai, negara ini belum membangun pembatasan yang menyeluruh, kontrol ideologis, atau propaganda seperti yang dilakukan Xi Jinping di Cina. To Lam juga belum menunjukkan bahwa ia dapat mendominasi sistem politik seperti Xi Jinping.

Kini, dengan To Lam memerintah sebagai kepala partai sekaligus presiden, masa depan Vietnam akan bergantung pada bagaimana ia menggunakan kekuasaannya dengan lebih luas. Cara kepemimpinannya yang pragmatis akan membuat pendukungnya melihat penggabungan kedua jabatan tersebut hanya sebagai cara mempercepat reformasi selain menambah peran aktif pemimpin Vietnam di mata dunia.

Namun, jika represi terus berlanjut, pengawasan politik dalam negeri yang lemah serta keamanan sipil semakin diperketat, Vietnam mungkin mulai berubah dari sistem pemerintahan kolektif yang pernah mereka jalankan menjadi lebih mirip tetangga raksasa mereka di utara, Cina.