PROKALTTENG.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut pembangunan 24 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Provinsi Papua Barat masih dalam tahap penilaian oleh tim aprasial.
Koordinator BGN Regional Papua Barat Erika Erika Vionita Werinussa di Manokwari, Sabtu, mengatakan tim aprasial tidak hanya internal BGN melainkan turut melibatkan personel dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
“Semua masih dalam tahapan aprasial bulan April ini. Yang ikut dalam tim aprasial itu, kami selaku koordinator regional, koordinator wilayah, dan KPKNL,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa pembangunan 24 dapur SPPG daerah 3T tersebar di Kabupaten Kaimana 16 dapur, Fakfak ada lima dapur, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Manokwari Selatan masing-masing satu dapur.
Proses aprasial tersebut mencakup verifikasi data, survei lapangan, serta analisis nilai sebagai dasar penyusunan laporan oleh tim KPKNL yang kemudian menjadi acuan dalam menentukan kelayakan lokasi serta rencana pembangunan.
“Dari keseluruhan itu, ada beberapa yang belum ada investornya,” ujar Erika.

Selain itu, kata dia, BGN juga memastikan seluruh ketentuan wajib dipenuhi oleh calon investor sebelum dapur SPPG dinyatakan layak beroperasi memproduksi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk peserta didik di masing-masing wilayah.
Persyaratan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan produksi MBG, melainkan fasilitas lainnya seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) guna menjamin kebersihan dan keamanan pangan.
“Saat aprasial tentu kami perhatikan semua ruangan yang wajib ada, termasuk IPAL. Dan, ketika beroperasi, kami wajibkan mereka penuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ucap Erika.
Menurut dia, kapasitas produksi MBG untuk satu dapur SPPG daerah 3T kurang dari 1.000 porsi per hari yang disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yaitu peserta didik maupun kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Luas dapur SPPG dirancang sekitar 60 hingga 120 meter persegi, dilengkapi pembagian ruang produksi, penyimpanan, dan distribusi, serta menggunakan peralatan memasak skala besar namun disesuaikan dengan kondisi daerah 3T.
“Kalau dapur SPPG bukan daerah 3T yang sudah beroperasi di Papua Barat 43 dapur. Tapi saat ini ada tambah dua dapur di Kaimana yang masih proses aktivasi virtual, dan satu di Manokwari sementara mencari ahli gizi,” ucap Erika. (ANTARA)
PROKALTTENG.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut pembangunan 24 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Provinsi Papua Barat masih dalam tahap penilaian oleh tim aprasial.
Koordinator BGN Regional Papua Barat Erika Erika Vionita Werinussa di Manokwari, Sabtu, mengatakan tim aprasial tidak hanya internal BGN melainkan turut melibatkan personel dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Semua masih dalam tahapan aprasial bulan April ini. Yang ikut dalam tim aprasial itu, kami selaku koordinator regional, koordinator wilayah, dan KPKNL,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa pembangunan 24 dapur SPPG daerah 3T tersebar di Kabupaten Kaimana 16 dapur, Fakfak ada lima dapur, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Manokwari Selatan masing-masing satu dapur.
Proses aprasial tersebut mencakup verifikasi data, survei lapangan, serta analisis nilai sebagai dasar penyusunan laporan oleh tim KPKNL yang kemudian menjadi acuan dalam menentukan kelayakan lokasi serta rencana pembangunan.
“Dari keseluruhan itu, ada beberapa yang belum ada investornya,” ujar Erika.
Selain itu, kata dia, BGN juga memastikan seluruh ketentuan wajib dipenuhi oleh calon investor sebelum dapur SPPG dinyatakan layak beroperasi memproduksi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk peserta didik di masing-masing wilayah.
Persyaratan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan produksi MBG, melainkan fasilitas lainnya seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) guna menjamin kebersihan dan keamanan pangan.
“Saat aprasial tentu kami perhatikan semua ruangan yang wajib ada, termasuk IPAL. Dan, ketika beroperasi, kami wajibkan mereka penuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ucap Erika.
Menurut dia, kapasitas produksi MBG untuk satu dapur SPPG daerah 3T kurang dari 1.000 porsi per hari yang disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yaitu peserta didik maupun kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Luas dapur SPPG dirancang sekitar 60 hingga 120 meter persegi, dilengkapi pembagian ruang produksi, penyimpanan, dan distribusi, serta menggunakan peralatan memasak skala besar namun disesuaikan dengan kondisi daerah 3T.
“Kalau dapur SPPG bukan daerah 3T yang sudah beroperasi di Papua Barat 43 dapur. Tapi saat ini ada tambah dua dapur di Kaimana yang masih proses aktivasi virtual, dan satu di Manokwari sementara mencari ahli gizi,” ucap Erika. (ANTARA)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·