TPID Papua Barat Daya luncurkan Program Sigerak tekan inflasi

Sorong (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat Daya meluncurkan program Sinergi Gerakan Pangan Murah Keliling (Sigerak) sebagai upaya menekan laju inflasi yang terus mengalami kenaikan di wilayah tersebut.

Wakil Gubernur Papua Barat, Daya Ahmad Nausrau di Sorong, Selasa, mengatakan Program Sigerak merupakan inovasi baru TPID dalam mendekatkan bahan kebutuhan pokok murah langsung kepada masyarakat.

“Biasanya pasar murah hanya difokuskan di titik tertentu dan masyarakat datang berbelanja. Kali ini kita melakukan inovasi dengan membawa bahan pokok menggunakan mobil box dan berkeliling ke permukiman warga,” kata Ahmad Nausrau.

Ia menjelaskan program tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga pasar sekaligus menekan inflasi daerah.

Menurut dia, inflasi Papua Barat Daya saat ini mencapai 3,85 persen atau berada di atas target nasional sebesar 2,5 persen plus minus satu persen.

“Karena itu program ini diharapkan dapat membantu mengendalikan inflasi, terutama untuk komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga,” ujarnya.

Berbagai komoditas yang dijual dalam Program Sigerak antara lain beras, telur, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan sayur mayur dengan harga di bawah pasaran.

Ahmad mengatakan program tersebut masih menjadi proyek percontohan di Kota Sorong dengan menggunakan satu armada mobil keliling.

Namun, kata dia, jika program itu dinilai efektif menekan inflasi dan membantu masyarakat, pemerintah akan menambah jumlah armada serta memperluas pelaksanaannya ke kabupaten dan kota lain di Papua Barat Daya.

“Kalau proyek percontohan ini memberikan dampak signifikan, tentu armadanya akan ditambah dan diperluas ke daerah lain,” katanya.

Ia menambahkan Program Sigerak ditargetkan dilaksanakan sebanyak 10 hingga 15 kali setiap bulan dengan menyesuaikan kondisi harga pangan di pasar.

“Komoditas yang dijual nanti menyesuaikan hasil pemantauan harga di pasar. Kalau bawang atau cabai naik, maka itu yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Setian mengatakan sinergi antarinstansi menjadi hal penting dalam pengendalian inflasi di Papua Barat Daya.

Menurut dia, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

“Kalau kita bersinergi maka manfaat kegiatan pengendalian inflasi akan lebih besar dibanding berjalan sendiri-sendiri,” kata Setian.

Ia mengungkapkan inflasi pangan di Papua Barat Daya pada 2026 mencapai 7,7 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.