1 jam yang lalu
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti menegaskan pentingnya keadilan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Ia juga menyoroti peran strategis guru sekaligus menolak wacana penghapusan program studi (Prodi) keguruan.
“Selamat Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2026. Pendidikan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memastikan bahwa Negara benar benar hadir bagi seluruh anak bangsa,” kata My Esti yang dikutip Senin (4/5).
Merujuk tema Hardiknas 2026, Esti mengingatkan negara untuk memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan merata.
“Saya ingin menegaskan, tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tidak bisa sekolah. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, bukan pilihan,” tutur dia.
Menurut Esti, kualitas pendidikan harus dimulai dari kesejahteraan guru. Ia menekankan pentingnya penghargaan yang layak, terutama dari sisi penghasilan.
“Karena dari tangan para guru, kualitas pembelajaran dan masa depan generasi bangsa dibentuk. Tidak boleh lagi ada guru yang mengabdi dengan penghasilan yang jauh dari cukup dan dalam ketidakpastian ekonomi,” ucapnya.
Ia pun menolak wacana penghapusan Prodi keguruan di perguruan tinggi yang sempat mencuat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.
“Dalam peringatan Hardiknas ini, kami menyuarakan tolak penghapusan Prodi Keguruan,” tegas Esti.
“Kami meminta agar wacana penghapusan Prodi Keguruan dipertimbangkan kembali dan dikaji lebih mendalam. Karena faktanya banyak daerah terpencil masih banyak kekurangan guru,” imbuhnya.
Di sisi lain, Esti menekankan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan. Ia menegaskan anak-anak tidak boleh terhambat mengakses pendidikan, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun keterbatasan infrastruktur.
“Namun hari ini, tantangan yang masih ada bukan hanya soal akses, tetapi juga tentang keadilan dalam kualitas pendidikan,” ucap Esti.
“Jangan sampai ada ketimpangan yang terlalu jauh, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” sambung legislator dari Dapil DIY tersebut.
Politikus PDIP itu juga menyoroti kesiapan infrastruktur di tengah dorongan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, negara wajib memastikan ketersediaan listrik, internet, dan sarana pendukung secara merata.
Selain itu, Esti mengingatkan agar anggaran pendidikan digunakan secara tepat sasaran. Ia menekankan alokasi 20 persen dari APBN/APBD harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Pengalokasiannya harus benar-benar untuk sektor pendidikan yang sesungguhnya. Anggaran pendidikan yang besar tidak hanya habis untuk belanja rutin,” tukas Esti.
Ia menambahkan, anggaran tersebut harus menyentuh kebutuhan nyata di lapangan, seperti perbaikan sekolah, peningkatan kualitas guru, serta perhatian khusus bagi wilayah tertinggal.
“Wilayah 3T harus secara khusus mendapatkan perhatian baik untuk sarana prasarananya, akses dan juga untuk para tenaga pendidiknya,” lanjutnya.
Esti menegaskan bahwa pendidikan harus berjalan secara adil dan setara, tanpa perbedaan kualitas antarwilayah.
“Hari ini, kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia ditentukan dari ruang-ruang belajar kita. Maka Negara harus hadir, kebijakan harus berpihak, dan kita semua harus bergotong royong memastikan pendidikan menjadi jalan kemajuan bagi semua,” papar Esti.
Ia menilai, berbagai tantangan yang ada menjadi ujian bagi negara dalam memastikan pendidikan bukan sekadar prioritas di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan dibuat, tetapi oleh seberapa adil kebijakan itu bekerja,” sebutnya.
“Pendidikan harus menjadi jalan kemajuan yang setara, bukan privilese bagi sebagian, tetapi hak yang nyata bagi semua. Sekali lagi, selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Merdeka!” pungkas Esti.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·