Wakil Ketua MPR nilai kenaikan harga solar wajar ikuti kondisi pasar

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti solar CN 51 dan CN 53, wajar sebab mengikuti kondisi harga di pasar dunia.

"BBM nonsubsidi harus menyesuaikan dengan kondisi harga di pasaran. Jadi, tidak heran kalau ada kenaikan harga BBM nonsubsidi," ujar Eddy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Eddy yang juga Anggota Komisi XII DPR berpandangan bahwa di luar BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar, harga BBM lainnya mengikuti harga pasar sehingga bila tidak dinaikkan akan menjadi beban bagi pemerintah, Pertamina, maupun badan swasta lainnya.

"Kalau dibiarkan dengan harga lama, tentu akan menjadi beban bagi Pertamina dan juga APBN. Bagi badan usaha swasta, saya rasa mungkin juga sama," ujar Eddy.

Penyesuaian harga kembali dilakukan oleh Pertamina dan sejumlah badan usaha swasta seperti BP Indonesia dan VIVO pada awal Mei 2026 ini.

BP menetapkan harga BP Ultimate Diesel (CN 51) seharga Rp30.890 per liter, naik dari yang semula Rp25.560 per liter pada pertengahan April 2026. Harga yang sama juga ditetapkan VIVO untuk Primus Plus (CN 51) sebesar Rp30.890 per liter.

Sementara itu, per 4 Mei 2026, Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah BBM, seperti di Jabodetabek, tercatat harga BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) menunjukkan peningkatan ke angka Rp19.900 per liter dari Rp19.400 per liter pada April 2026.

Lebih lanjut, harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami peningkatan menjadi Rp26.000 per liter dari Rp23.600 per liter pada April 2026. Pertamina Dex (CN 53) juga naik menjadi Rp27.900 per liter dari yang sebelumnya Rp23.900 per liter.

Eddy menyebut untuk BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar, kenaikan harga bukan suatu hal yang mengagetkan.

Ia mengatakan pada waktu tertentu, harga tersebut akan disesuaikan bila harga minyak global sedang turun.

Wakil Ketua MPR RI juga mendorong pemerintah untuk terus mengambil langkah strategis agar ketahanan energi nasional lebih kuat terhadap ancaman krisis.

Eddy berharap pemerintah dan Pertamina mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi impor secara signifikan sehingga ketika ada krisis energi global, ketahanan energi nasional menjadi lebih kuat dan mandiri.

"Bagaimanapun, dengan ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi fosil, khususnya yang dipengaruhi oleh pasar global, maka setiap gejolak harga minyak dunia akan selalu berpotensi menekan perekonomian kita," kata Eddy.

Eddy menambahkan pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, angin, dan bioenergi berbasis sumber daya dalam negeri perlu terus dipercepat.

Menurut dia, langkah ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menjaga perekonomian dari dampak fluktuasi global.

Selain mengurangi ketergantungan impor dan dampak krisis global, Eddy menilai percepatan transisi energi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih.

"Saya yakin dan percaya urgensi mewujudkan ketahanan energi sama pentingnya dengan upaya mewujudkan ketahanan nasional. Transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan," kata Eddy.

Baca juga: Pimpinan MPR: Penegasan pemerintah soal harga BBM beri dampak positif

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Krisis energi jadi momentum benahi subsidi BBM-LPG

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.