Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menginstruksikan pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memprioritaskan penanganan penyakit AIDS, tuberkulosis, malaria (ATM), dan kusta demi meningkatkan kualitas pelayanan dasar kesehatan masyarakat pada Selasa (28/4/2026).
Langkah tersebut diambil guna memastikan keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan kesehatan yang mendesak di wilayah timur Indonesia tersebut. Wiyagus memberikan pernyataan ini dalam agenda rapat koordinasi teknis percepatan eliminasi penyakit di Kabupaten Jayapura, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
"Kita tahu bahwa masalah kesehatan ini urusan pemerintah yang wajib dan terikat secara langsung dengan pelayanan dasar," ujar Wiyagus, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Wiyagus menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia merupakan pilar utama pembangunan yang tercantum dalam Asta Cita pemerintah. Fokus ini mengharuskan setiap kepala daerah menempatkan sektor kesehatan pada posisi teratas dalam daftar agenda program kerja mereka.
Keseriusan pemerintah pusat dalam menangani isu kesehatan di Papua juga dibuktikan dengan pembentukan tim khusus lintas instansi. Kementerian Kesehatan mengirimkan tim besar untuk memberikan dukungan teknis dan operasional secara langsung di lapangan bagi masyarakat terdampak.
"Ini tim besar diboyong semua ke sini untuk meyakinkan seluruh masyarakat Tanah Papua bahwa pemerintah pusat sangat serius untuk memperhatikan tentang kesehatan ini," jelas Wiyagus, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Terdapat sejumlah tanggung jawab krusial yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, mulai dari koordinasi pelaksanaan penanggulangan hingga penyediaan anggaran. Pemda juga diwajibkan aktif dalam penemuan kasus secara cepat, pemberian pengobatan, pencegahan, serta mitigasi dampak ekonomi bagi pasien.
Integrasi lintas sektor menjadi kunci mengingat posisi strategis Papua dalam kerangka pembangunan nasional Indonesia. Wiyagus menilai penyelesaian tantangan kesehatan di wilayah tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja.
"Semua pihak harus terlibat [dengan pendekatan] pentaheliks, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga akademisi, kemudian juga seluruh NGO (organisasi non-pemerintah) juga harus terlibat di dalamnya," ujar Wiyagus, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah juga berupaya menggandeng tokoh adat untuk memberikan edukasi yang tepat mengenai penyakit ATM dan kusta kepada warga. Pendekatan sosial ini bertujuan untuk mempermudah penerimaan masyarakat terhadap prosedur medis yang diberikan.
"Yang penting penanganannya sejak awal, ditangani secara spesifik, edukatif, biar kemudian masyarakat mudah mencerna," jelas Wiyagus, Wakil Menteri Dalam Negeri.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·