WFH ASN Hari Jumat Berpotensi Hemat Anggaran Negara Rp10 Triliun

Pemerintah memproyeksikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat dapat menghemat anggaran negara hingga Rp10 triliun selama empat bulan. Langkah ini diterapkan sebagai strategi efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon nasional pada Jumat (15/5/2026).

Deputi Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk manajemen sisi permintaan karena sektor transportasi masih mendominasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Data Bappenas menunjukkan sektor transportasi menyumbang 36,11 persen konsumsi energi final nasional.

"Dari perspektif kebijakan energi, WFH merupakan bagian dari demand-side management karena sektor transportasi masih menjadi salah satu pengguna utama energi final berbasis BBM," ujar Candra kepada Kompas.com, dilansir dari Money.

Simulasi dari Bappenas mengindikasikan penghematan BBM mencapai 4,9 juta liter per hari, atau setara dengan 1,93 persen konsumsi harian nasional. Selain itu, kebijakan ini diprediksi mampu menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) sebanyak 11.300 ton setiap harinya.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa 50 persen ASN nonpelayanan publik, atau sekitar 3,27 juta pegawai dari total 6,5 juta ASN nasional, menjalankan WFH. Penghematan juga mencakup pengurangan biaya operasional gedung kantor seperti listrik dan transportasi dinas.

Meskipun dampak positif pada sektor transportasi terlihat jelas, Eka Chandra Buana mengakui bahwa evaluasi mendalam terhadap kenaikan konsumsi listrik rumah tangga pegawai masih diperlukan. Pemerintah belum memetakan secara detail perbandingan efisiensi antara penggunaan pendingin ruangan sentral di gedung pemerintah dengan penggunaan listrik di jutaan rumah ASN.

"Kebijakan WFH berpotensi menghasilkan net energy saving," tulis Bappenas dalam dokumen kebijakan tersebut.

Bappenas menegaskan bahwa ASN tetap diwajibkan bekerja dari rumah dan bukan di tempat umum guna menghindari efek pantulan atau rebound effect. Pengawasan ketat sesuai aturan Kementerian PANRB diberlakukan untuk memastikan produktivitas tetap terjaga selama masa eksperimen kebijakan ini.

"Sehingga potensi adanya rebound effect dari pelaksanaan kebijakan WFH ASN pada hari Jumat relatif kecil," jelasnya.

Program WFH Jumat ini dijadwalkan berlangsung sementara hingga 31 Mei 2026. Pemerintah akan melakukan peninjauan menyeluruh setelah periode tersebut untuk menentukan keberlanjutan kebijakan berdasarkan kinerja pegawai dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.

"Evaluasi komprehensif baru akan dilakukan setelah masa implementasi berakhir, termasuk untuk melihat dampaknya terhadap efisiensi energi, kinerja ASN, dan pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi nasional," tutupnya.