Pengusaha China Kirim Surat ke Prabowo Keluhkan Birokrasi Indonesia

Kalangan pengusaha nasional memberikan perhatian serius terhadap langkah asosiasi pengusaha China yang mengirimkan surat teguran kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut dinilai sebagai peringatan kuat mengenai kondisi iklim investasi serta kepastian hukum di Indonesia.

Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana, menjelaskan bahwa dokumen tersebut merepresentasikan keresahan para pemodal asing. Dilansir dari Money, hal ini berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan birokrasi dan stabilitas kebijakan nasional.

"Surat itu dari gabungan pengusaha China di Indonesia kepada Presiden Prabowo. Itu mencerminkan kepedulian mereka terhadap layanan birokrasi Indonesia," ujar Danang pada Kamis, 14 Mei 2026.

Danang mengungkapkan bahwa poin-poin keberatan yang disampaikan oleh pihak asing sebenarnya juga dirasakan oleh para pelaku usaha di dalam negeri. Kondisi ini memperlihatkan adanya hambatan sistemik yang belum terselesaikan secara tuntas oleh otoritas terkait.

Sejumlah kendala utama yang menjadi sorotan meliputi prosedur pemeriksaan pajak dan perubahan regulasi yang terjadi secara mendadak. Selain itu, aturan mengenai retensi devisa hasil ekspor (DHE) turut dikeluhkan karena dinilai memberatkan operasional bisnis.

Praktik korupsi dan adanya tindakan pemerasan oleh oknum aparat juga disebut sebagai hambatan yang mencederai kepercayaan investor. Danang menganggap wajar jika pengusaha China menyuarakan persoalan pelayanan publik tersebut secara langsung kepada kepala negara.

"Wajar saja jika kalangan pengusaha China mengeluhkan beberapa persoalan pelayanan publik Indonesia yang tercantum dalam surat itu," kata Danang.

Efek dari permasalahan ini diprediksi dapat merusak persepsi investor global terhadap Indonesia. Pelaku usaha sangat memerlukan jaminan bahwa setiap regulasi memiliki prediktabilitas tinggi dan tidak berubah-ubah tanpa pemberitahuan yang memadai.

Aspek transparansi dan efisiensi dalam birokrasi menjadi kebutuhan mutlak agar tercipta kepastian usaha yang sehat. Selama ini, dunia usaha diklaim sudah sering menyampaikan aspirasi serupa kepada pemerintah melalui berbagai jalur komunikasi formal.

Namun, Danang menyayangkan karena banyak masukan dari para pengusaha yang berakhir tanpa tindak lanjut nyata dari kementerian atau lembaga pemerintah. Hal ini menciptakan kesan bahwa suara pelaku ekonomi sering kali diabaikan oleh pembuat kebijakan.

"Sangat banyak surat-surat dari dunia usaha yang diabaikan oleh otoritas," ujar Danang.

Menanggapi situasi ini, Apindo mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret dalam memperbaiki kualitas layanan birokrasi. Penyederhanaan regulasi dipandang sebagai solusi mendesak untuk mengembalikan kepercayaan pasar internasional.

Langkah penguatan kepastian hukum juga menjadi poin krusial yang harus segera dieksekusi agar modal asing tetap bertahan di tanah air. Perbaikan menyeluruh pada sistem pelayanan publik diharapkan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan transparan bagi semua pihak.