Yusril Ihza Mahendra Tekankan Sinkronisasi Polri dengan Asta Cita Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya penyelarasan fungsi Polri dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam Rakernis Divisi Hukum Polri di Jakarta Utara pada Selasa (16/4/2026).

Langkah sinkronisasi ini dinilai krusial karena kepolisian merupakan garda terdepan dalam sistem penegakan hukum dan pelayanan publik di Indonesia. Dilansir dari Detikcom, Yusril menyebut Polri berada pada titik temu antara fungsi pemerintahan dan perlindungan hak warga negara.

Sinkronisasi dengan Asta Cita harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kepolisian bergerak sejalan dengan strategi pembangunan negara hukum. Yusril menekankan bahwa tugas Polri melampaui sekadar pengamanan program pemerintah, melainkan mencakup penjagaan ketertiban sosial yang manusiawi.

"Watak dasar Polri menurut UUD 1945 adalah pelayan negara hukum, bukan semata-mata perangkat untuk memaksakan kehendak negara," kata Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Divisi Hukum Polri diposisikan sebagai dapur konseptual yang bertanggung jawab menginternalisasi perubahan hukum pidana nasional ke dalam prosedur dan praktik kelembagaan. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan baru dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang adil dan tertib di lapangan.

Reformasi di tubuh institusi kepolisian ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yusril, keberhasilan suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menegakkan kekuasaan hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat.

Agenda reformasi hukum pidana nasional saat ini menjadi program lintas lembaga dengan Polri sebagai mitra kunci. Penguatan ini diharapkan tidak hanya menyentuh penataan organisasi, tetapi bermuara pada pengokohan prinsip negara hukum di Indonesia.