Zulhas Sebut Presiden Prabowo Hampir Tiap Minggu Telepon soal Sampah di Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti persoalan sampah di Jakarta yang dinilainya darurat.

Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto secara intens memantau persoalan tersebut, hingga rutin meneleponnya setiap pekan untuk membahas soal sampah.

Hal itu disampaikannya dalam Penandatanganan Kerja Sama Pemprov DKI dengan Danantara terkait Fasilitas Pengolah Sampah di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Darurat sampah DKI telah menjadi perhatian banyak pihak yang memerlukan penanganan secara cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi hulu-hilir. Bahkan Jakarta ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden,” ujar Zulhas.

“Kami, beberapa minggu yang lalu, hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantargebang, Pak Gubernur,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, volume sampah di Jakarta saat ini sudah sangat tinggi dan sebagian besar masih bergantung pada sistem pembuangan terbuka yang kapasitasnya sudah terlampaui. Kondisi ini membuat penanganan sampah harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

“Timbunan sampah Jakarta mencapai 9 ribu ton per hari, ya. Saat ini 87 persen masih bergantung pada open dumping seperti Bantargebang yang sudah jauh melebihi kapasitas. Kalau diukur Bantargebang itu Pak Gubernur seperti gedung berapa lantai itu? Enam belas, tujuh belas, tujuh belas lantai,” katanya.

Sebagai langkah percepatan, pemerintah mendorong implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 yang fokus pada pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui skema waste to energy.

Jakarta sendiri telah mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di dua titik, yaitu Bantargebang (Bekasi) dan Tunjungan di kawasan Kamal Muara (Jakarta Utara).

“Perpres 109 tahun 2025 dimaksudkan untuk mempercepat penanganan darurat sampah perkotaan dengan teknologi pengolah sampah menjadi energi listrik, sampah kita olah jadi listrik, dengan percepatan proses pemilihan badan usaha. Gubernur DKI telah mengusulkan dua lokasi PSEL yaitu di Bantargebang dan Tunjungan, Kamal Muara, ya,” jelasnya.

Zulhas menambahkan, percepatan pembangunan fasilitas serupa juga tengah berlangsung di berbagai daerah lain di Indonesia. Dalam enam bulan terakhir, sejumlah proyek bahkan sudah memasuki tahap konstruksi.

“Dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan Perpres tersebut sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi. Tiga. Termasuk Bandung, kemudian Bali, Bogor. Tiga sudah. Satu yang pakai Perpres 35 di Sumatera Selatan Oktober akan selesai. Ada 14 lokasi lagi, tambah yang sudah kami putuskan tambah 4 lokasi lagi, 5 lokasi yang belum,” jelas Zulhas.

“Yang mencakup ini hampir 71 kabupaten kota. Percepatan 6 bulan. Dulu 11 tahun Pak Gubernur. 11 tahun cuma satu. Sekarang kita akan selesaikan 71 kabupaten kota yang terdiri lebih kurang 22 aglomerasi sebutnya,” sambung dia.

Ia menegaskan, keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan sampah juga tercermin dari rencana kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Danantara dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.

“Hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Danantara untuk percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta yang menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sampah nasional,” kata dia.

Zulhas pun menekankan kondisi di Jakarta menjadi tolok ukur penanganan sampah secara nasional.

“Karena Jakarta ini memang menjadi perhatian khusus tadi, Bapak Presiden. Karena kalau Bantargebang, Jakarta nggak beres, walaupun beres seluruh Indonesia, kata orang sampah belum beres, Pak Gubernur. Tapi kalau Bantargebang beres, ya yang lain belum beres, kata orang sampah sudah beres,” tutupnya.

Sebelumnya, Pramono menjelaskan, pembangunan dua PLTSa ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis energi.

“Sebagai komitmen Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun PLTSa, Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, termasuk yang ada di Sunter,” ucap Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5).

Dengan tambahan dua fasilitas tersebut, Jakarta ditargetkan akan memiliki tiga PLTSa yang beroperasi, ditambah fasilitas pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.

“Sehingga dengan demikian DKI Jakarta akan ada tiga pembangkit listrik tenaga sampah, ditambah dengan RDF Rorotan yang sekarang ini sebenarnya sudah beroperasi. Mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta akan tertangani dengan baik,” kata Pramono.