5 Fakta Pengadaan Sepatu dan Kaus Kaki Sekolah Rakyat

PENGADAAN sepatu dan kaus kaki dalam program sekolah rakyat Kementerian Sosial membuka sejumlah persoalan, mulai dari skema belanja hingga perbedaan data dan pernyataan pejabat. Berikut lima fakta penting yang perlu diketahui dari persoalan tersebut:

Pembelian Sepatu Awal Diserahkan ke Sekolah

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut pengadaan sepatu pada tahap awal tidak dilakukan secara terpusat. Anggaran diberikan kepada masing-masing sekolah, lalu pembelian dilakukan secara mandiri di pasar.

Skema ini dipilih karena kebutuhan mendesak menjelang masa masuk sekolah dan MPLS. Dalam kondisi itu, pemerintah hanya memberikan panduan umum, sementara proses transaksi dilakukan langsung oleh sekolah dengan kuitansi. “Anggaran dikasihkan ke sekolah, sekolah beli sendiri-sendiri,” kata Gus Ipul saat ditemui di kantornya, Selasa, 5 Mei 2026.

Spesifikasi Longgar, Harga Tidak Seragam

Kementerian hanya menetapkan batas harga maksimal sekitar Rp 450 ribu per pasang serta spesifikasi sederhana seperti warna hitam dan bahan tertentu. Tidak ada standar teknis rinci yang mengikat antar daerah.

Akibatnya, harga sepatu berbeda-beda di setiap sekolah. Dengan 166 sekolah yang terlibat, variasi harga menjadi tak terhindarkan karena mengikuti kondisi pasar lokal masing-masing wilayah.

Gus Ipul mengakui model ini membuat data pengadaan menjadi tidak seragam dan perlu dirapikan agar mudah dipahami publik. Ia bahkan meminta jajarannya menyusun ulang data agar tidak menimbulkan kebingungan. “Supaya orang umum bisa lihat dengan mudah. Ini disebut (kaus kaki) include, tapi ada penganggaran lain, jadi bingung,” katanya.

Pengadaan Terpusat Muncul di Tahap Lanjutan

Setelah tahap awal, Kemensos kembali menggunakan skema pengadaan terpusat melalui Biro Umum. Model ini digunakan terutama untuk gelombang siswa berikutnya dalam program yang berjalan bertahap 1A (Juli 2025), 1B (Agustus 2025), 1C (September Oktober 2025).

Selain itu, data pengadaan di INAPROC menunjukkan nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah untuk satu jenis sepatu. Namun, karena ada beberapa jenis sepatu yang diberikan kepada siswa, total anggaran keseluruhan masih belum dijelaskan secara rinci ke publik.

Ada Pengadaan Kaus Kaki Ganda

Gus Ipul sempat menyatakan kaus kaki sudah termasuk dalam paket sepatu. Namun, setelah Tempo menemukan data di situs pengadaan resmi pemerintah, ternyata ada pengadaan kaus kaki lagi di luar paket kaus kaki yang sudah termasuk paket pengadaan sepatu.

Ia kemudian mengakui adanya pengadaan kaus kaki tersebut. Gus Ipul bilang dia baru mengetahui bahwa pengadaan secara terpisah itu dilakukan oleh biro umum Kemensos yang kemudian didistribusikan ke siswa.

Penelusuran data pengadaan menunjukkan pembelian kaus kaki dilakukan dalam beberapa paket berbeda dengan total nilai sekitar Rp 2,7 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kaus kaki sejak awal bukan bagian dari satu paket dengan sepatu.

Kritik Transparansi dan Kebingungan Skema

Peneliti Transparency International Indonesia Agus Sarwono menilai penjelasan pemerintah membingungkan secara teknis. Ia menyoroti perbedaan antara data pengadaan yang terpusat dan praktik pembelian yang disebut dilakukan oleh sekolah.

Menurut dia, perbedaan narasi ini bukan sekadar miskomunikasi, tetapi berpotensi menyesatkan publik dan menutup persoalan tata kelola. Agus juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan jika pembelian dilakukan secara tersebar di sekolah.