Amerika Serikat Perketat Sanksi Kuba Akibat Kegagalan Sistem Politik

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan sistem pemerintahan Kuba saat ini telah rusak dan mendesak adanya perubahan besar setelah Washington memperluas sanksi ekonomi terhadap individu serta kelompok yang mendukung pasukan keamanan pulau tersebut.

Dalam wawancara dengan NBC pada Kamis, 15 Mei 2026, Rubio menyoroti keberhasilan warga Kuba di seluruh dunia yang berbanding terbalik dengan kondisi di tanah air mereka sendiri akibat hambatan sistem pemerintahan.

"So, how do you have a prosperous state where people can succeed? Understand Cubans, you know this, you understand this as well as I do because of where we come from. Cubans are successful everywhere in the world except one place: Cuba," ujar Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Diplomat tertinggi Amerika Serikat tersebut menekankan keinginan pemerintah agar warga Kuba dapat meraih kemakmuran tanpa harus meninggalkan negara mereka, namun hal itu dianggap mustahil di bawah kepemimpinan saat ini.

"We don't want Cubans not to have to leave that island in order to be successful. But they can't, because the current model they have is- it's not just a model- it's broken. It doesn't work, and it'll never change as long as the people that are there now are running it," tambah Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Rubio juga menuduh kepemimpinan di Havana menutup diri terhadap upaya reformasi dan justru semakin memperkuat posisi mereka di tengah krisis yang sedang berlangsung.

"They are close-minded, unfortunately. I hope I'm wrong. I would love for them to come to their senses and say, 'okay, we recognise this, it really has to change, and it has to change big'," kata Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Sikap keras ini sejalan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya pada 1 Mei 2026, yang mengindikasikan langkah agresif terhadap masalah yang dihadapi negara tetangganya tersebut.

"But right now they don't seem to be indicating that, they seem to be digging in," lanjut Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Pernyataan tersebut merujuk pada pidato Trump dalam acara Forum Club of the Palm Beaches Dinner yang menyatakan kesiapan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi lebih jauh.

"Cuba, which we will be taking over almost immediately. Cuba's got problems. We'll finish one first," cetus Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Gedung Putih memperkuat narasi tersebut melalui pernyataan resmi yang menyebut praktik politik pemerintah Kuba sebagai ancaman luar biasa bagi nilai-nilai demokrasi masyarakat bebas.

Menanggapi tekanan tersebut, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menolak keras sanksi baru yang dianggap sebagai tindakan koersif sepihak untuk menghukum rakyat Kuba secara kolektif.

"these measures are extraterritorial in nature and violate the United Nations Charter," tegas Bruno Rodriguez, Menteri Luar Negeri Kuba.

Rodriguez menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk memaksakan tindakan apa pun terhadap Kuba maupun entitas negara ketiga lainnya.

Berdasarkan laporan Al Jazeera, sanksi baru ini secara khusus menargetkan pejabat pemerintah dan siapa pun yang terlibat dalam korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Kuba.

Di sisi lain, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva memberikan klarifikasi pada 7 Mei 2026 setelah bertemu Trump di Gedung Putih, menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki rencana invasi militer ke Kuba.