APBI Ungkap Trilema Penerapan ESG di Sektor Batu Bara

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transisi energi di sektor pertambangan batu bara memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan industri lainnya pada Selasa (26/5/2026).

Dilansir dari Money, industri ini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan pengurangan emisi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan biaya operasional.

Wakil Ketua Umum APBI Bidang ESG & Good Mining Practice, Ignatius Wurwanto, mengategorikan situasi rumit tersebut sebagai kondisi trilema yang dihadapi oleh para pelaku usaha pertambangan.

"Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, ada tuntutan lingkungan, dan ada biaya yang harus ditanggung," kata Wurwanto, Wakil Ketua Umum APBI Bidang ESG & Good Mining Practice.

Tantangan tersebut mencakup ketersediaan energi masa depan, pengelolaan lingkungan guna mencegah dampak perubahan iklim, serta keseimbangan aspek ekonomi agar energi tetap terjangkau. Wurwanto menegaskan bahwa implementasi ESG di sektor tambang tidak dapat disamakan dengan sektor lain akibat besarnya biaya regulasi teknis, keselamatan kerja, dan pengembangan masyarakat.

"Masih banyak yang memandang ESG sebagai program atau compliance, padahal seharusnya berbasis risiko dan peluang," ujar Wurwanto, Wakil Ketua Umum APBI Bidang ESG & Good Mining Practice.

APBI mencatat tingkat pemahaman ESG masih sangat beragam di antara 960 perusahaan tambang batu bara di Indonesia, meski 93 anggota aktif APBI sudah menyumbang 66 persen produksi nasional. Selain masalah pemahaman, ketidakpastian regulasi jangka panjang turut menjadi hambatan serius bagi korporasi dalam menyusun strategi investasi yang terukur.

"Kalau regulasi berubah-ubah terus, perusahaan juga harus sangat adaptif," kata Wurwanto, Wakil Ketua Umum APBI Bidang ESG & Good Mining Practice.

Proses transisi tersebut membutuhkan kesiapan teknologi, kapasitas investasi, dan konsistensi kebijakan pemerintah agar pasokan energi nasional tidak terganggu. Tekanan finansial di awal penerapan sistem ini juga menjadi perhatian dari lembaga riset energi.

"Secara pragmatis, implementasi ESG pada tahap awal pasti menjadi first hit cost yang memberikan tekanan finansial cukup besar bagi perusahaan," ujar Nur Hikmat, Asisten Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).

Hikmat menambahkan bahwa struktur pasar ekspor Indonesia yang didominasi oleh China dan India turut memperlambat adopsi ESG secara substantif. Kedua negara tujuan ekspor terbesar yang menyerap sebagian besar dari 65 persen porsi ekspor batu bara Indonesia tersebut belum menetapkan standar ESG seketat pasar Eropa.

"Kalau biggest buyers kita belum menjadikan ESG sebagai kebutuhan utama, maka dorongan implementasi ESG secara substantif juga belum terlalu kuat," kata Nur Hikmat, Asisten Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).

Kendati menghadapi hambatan regulasi dan pasar, beberapa perusahaan domestik terpantau sudah mulai menjalankan transformasi bisnis menuju sektor ekonomi rendah karbon. Langkah penyesuaian ini dipicu oleh perubahan lanskap finansial global serta pembatasan pendanaan perbankan internasional untuk sektor energi fosil setelah pandemi Covid-19.

"Secara finansial, batu bara mulai dipandang memiliki keterbatasan prospek. Sementara sektor ekonomi hijau justru tumbuh sangat cepat," terang Josefhine Chitra, SVP Public Affairs TBS Energi Utama.

Perusahaan tersebut melaporkan telah mendivestasi PLTU pada 2025 sehingga memangkas emisi perusahaan hingga 85 persen dan mulai mengalihkan fokus ke sektor pengelolaan limbah, energi terbarukan, serta kendaraan listrik. TBS Energi Utama juga telah menyusun Climate Transition Plan dengan komitmen alokasi investasi sekitar 600 juta dollar AS.