APTRI Desak Evaluasi Tata Kelola Gula Usai SGN Rugi Rp 680 Miliar

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri gula nasional menyusul laporan kerugian PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) sebesar Rp 680 miliar pada Rabu (15/4/2026). Kerugian signifikan ini dinilai sebagai sinyal adanya persoalan serius dalam manajemen aset publik di sektor gula.

Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen menyatakan bahwa performa finansial SGN tersebut harus menjadi momentum perbaikan kinerja dari hulu hingga hilir. Dilansir dari Detik Finance, ia menegaskan bahwa kegagalan mencapai target swasembada gula selama ini dipicu oleh kebijakan yang tidak sinkron dengan kondisi riil petani di lapangan.

"Kerugian SGN seharusnya menjadi perhatian serius karena perusahaan tersebut mengelola aset publik," ujar Soemitro Samadikoen, Ketua Umum APTRI. Ia menambahkan bahwa aspek manajemen perlu segera diperbaiki agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan kualitas bahan baku yang tersedia.

Selain masalah kerugian BUMN, APTRI menyoroti rencana pemerintah mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke perusahaan negara. Soemitro menilai efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada peningkatan kapasitas produksi serta efisiensi mesin-mesin pabrik gula yang ada saat ini.

Potensi kebocoran distribusi Gula Kristal Rafinasi (GKR) juga menjadi perhatian utama setelah adanya temuan indikasi penyelewengan di tingkat koperasi pada tahun 2025 oleh Kementerian Perdagangan. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan distribusi komoditas strategis ini tepat sasaran dan tidak merugikan pasar gula konsumsi.

Dari sisi regulasi, penetapan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) dianggap perlu disesuaikan dengan fluktuasi biaya produksi. Ketimpangan antara harga jual dan biaya operasional disebut terus menekan margin keuntungan para pelaku usaha, terutama di tingkat petani tebu.

Tantangan di sektor hulu mencakup keterbatasan akses pupuk bersubsidi, plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terbatas, serta program intensifikasi lahan yang dinilai kurang tepat waktu. Ketertinggalan teknologi dibandingkan negara produsen besar seperti Brasil dan Australia juga membuat biaya produksi domestik sulit bersaing dengan gula impor.