AS Ancam Cabut Visa Delegasi Palestina di PBB

Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengancam akan membatalkan visa milik delegasi Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) apabila duta besar mereka tidak menghentikan pencalonan sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB.

Langkah penekanan dari Washington ini terungkap melalui telegram internal Departemen Luar Negeri AS yang tersebar pada Kamis (21/5/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom yang mengutip laporan Al Arabiya dan Reuters.

Instruksi dalam kawat diplomatik tertanggal Rabu (20/5) tersebut memerintahkan para diplomat Amerika Serikat di Yerusalem untuk menyampaikan bahwa pencalonan Duta Besar Palestina, Riyad Mansour, telah memicu ketegangan serta berisiko mengganggu rencana perdamaian Gaza.

Pihak Amerika Serikat menegaskan konsekuensi yang akan diterima oleh Otoritas Palestina jika langkah diplomasi di Majelis Umum PBB tersebut tetap dilanjutkan.

"Agar jelas, kami akan meminta pertanggungjawaban Otoritas Palestina, jika delegasi Palestina tidak menarik pencalonannya sebagai wakil presiden Majelis Umum," demikian bunyi surat kawat tersebut.

Telegram internal yang pertama kali dilaporkan oleh media NPR itu juga mengingatkan kembali mengenai kebijakan Departemen Luar Negeri AS pada September 2025 yang sempat mencabut sanksi visa bagi pejabat Palestina di New York.

"Akan sangat disayangkan jika harus meninjau kembali opsi yang tersedia itu," demikian telegram tersebut.

Merespons bocornya telegram internal ini, pihak berwenang dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memilih untuk tidak memberikan penjelasan secara mendetail mengenai ancaman pembatalan visa tersebut.

"Kami menanggapi dengan serius kewajiban kami berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Pihak kementerian luar negeri kemudian menambahkan alasan regulasi internal yang membuat mereka tidak bisa memaparkan status visa dari para delegasi asing secara terbuka.

"Karena kerahasiaan catatan visa, kami tidak berkomentar tentang tindakan Departemen sehubungan dengan kasus-kasus tertentu," imbuhnya.

Berdasarkan isi dokumen kawat tersebut, Riyad Mansour sebelumnya sudah pernah membatalkan pencalonannya sebagai presiden Majelis Umum PBB pada Februari lalu akibat tekanan dari diplomasi Amerika Serikat.

Namun, posisi wakil presiden dinilai tetap memberikan peluang besar bagi Palestina untuk memegang kendali dalam sidang-sidang internasional mendatang.

"Oleh karena itu, masih ada risiko bahwa Palestina dapat memimpin sesi Majelis Umum selama UNGA81 kecuali mereka menarik diri dari pencalonan," kata telegram tersebut.

Kekhawatiran terbesar Washington berkaitan dengan potensi dominasi pengaruh Palestina dalam pembahasan isu-isu krusial global, terutama yang menyangkut wilayah konflik di Timur Tengah.

"Dalam skenario terburuk, Presiden Majelis Umum berikutnya mungkin akan membantu Palestina dalam memimpin sesi-sesi penting yang berkaitan dengan Timur Tengah atau selama pekan tingkat tinggi UNGA81," lanjut telegram tersebut.

Proses pemungutan suara untuk menentukan posisi presiden Majelis Umum PBB beserta 16 delegasi yang akan mengisi jabatan wakil presiden dijadwalkan bakal berlangsung pada 2 Juni mendatang.