1 jam yang lalu
Kekhawatiran penutupan massal akses keuangan mencuat setelah kelompok perdagangan perbankan merespons perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pengetatan pemeriksaan aktivitas perbankan non-warga negara di Washington D.C. pada Rabu (20/5/2026).
Asosiasi industri perbankan yang dilansir Reuters menyatakan bahwa proses verifikasi status kewarganegaraan nasabah saat ini sangat sulit dilakukan secara mandiri oleh pihak bank. Kebijakan tersebut berisiko memicu pemutusan hubungan perbankan (debanking) terhadap jutaan konsumen serta membatasi akses keuangan masyarakat.
Perintah eksekutif terbaru ini mewajibkan Menteri Keuangan AS mengeluarkan panduan khusus bagi bank guna mendeteksi indikasi pelanggaran, seperti manipulasi pajak penghasilan, penyembunyian kepemilikan asli rekening, dan pembayaran upah tidak resmi. Pemerintah juga menyoroti penggunaan Nomor Identifikasi Wajib Pajak Individu (ITIN) tanpa bukti izin tinggal atau visa kerja yang sah.
Selain itu, Gedung Putih mengarahkan lembaga pemerintah dan perbankan untuk mewaspadai rekening atas nama perusahaan cangkang. Berdasarkan laporan Associated Press, pemerintah menilai bank menghadapi risiko kredit macet yang tinggi sekiranya nasabah asing tersebut dideportasi sebelum melunasi pinjaman mereka.
Langkah pengetatan ini melanjutkan rangkaian kebijakan administrasi Trump dalam membatasi pekerja tanpa dokumen dari sistem keuangan nasional. Sebelumnya pada November 2025, Departemen Keuangan AS telah mengubah kategori beberapa kredit pajak yang dapat dikembalikan menjadi bantuan publik federal, sehingga menutup akses bagi imigran tertentu meskipun mereka taat membayar pajak.
Terkait kebijakan pengetatan sistem keuangan lintas batas tersebut, tanggapan resmi dari pihak Gedung Putih menegaskan sikap tegas pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
"My Administration will not tolerate national security and public safety risks caused by illicit cross-border financial activity, nor will it permit risks to our financial system posed by the extension of credit or financial services to the inadmissible and re..." tegas Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Penerapan aturan baru ini memaksa institusi keuangan di Amerika Serikat untuk segera merombak sistem kepatuhan internal mereka. Hingga saat ini, pihak perbankan masih merumuskan mekanisme teknis terbaik untuk menjalankan fungsi pengawasan tanpa mengganggu stabilitas operasional harian.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·