Bank Indonesia Catat Pertumbuhan Likuiditas April 2026 Sebesar 14,3 Persen

Likuiditas sistem keuangan Indonesia mencatatkan tren positif pada April 2026 dengan kenaikan Uang Primer atau M0 Adjusted sebesar 14,3 persen secara tahunan hingga menyentuh angka Rp 2.232,2 triliun. Capaian ini dilansir dari Money berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Sabtu (9/5/2026).

Meskipun tetap tumbuh, angka pada bulan April tersebut menunjukkan sedikit perlambatan jika dibandingkan dengan periode Maret 2026. Pada bulan sebelumnya, pertumbuhan M0 Adjusted yang telah memperhitungkan insentif likuiditas bank sentral berada di level 16,8 persen secara tahunan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pergerakan uang primer ini dipengaruhi secara signifikan oleh dua faktor utama. Kenaikan terjadi pada sisi giro bank umum di Bank Indonesia serta jumlah uang tunai atau kartal yang beredar di tangan masyarakat.

“Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 21,6 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 14,6 persen (yoy),” ujar Ramdan, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia.

Penerapan penghitungan metode M0 Adjusted ini merupakan kebijakan yang telah dimulai sejak Januari 2025. Langkah tersebut bertujuan agar data uang primer tidak terdistorsi oleh pemberian insentif likuiditas kepada perbankan sehingga gambaran kondisi uang beredar di lapangan menjadi lebih presisi.

“Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 Adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted),” jelas Ramdan, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia.

Berdasarkan rincian data per April 2026, total uang kartal yang diedarkan mencapai Rp 1.301,1 triliun, di mana Rp 1.195,6 triliun berada di luar perbankan dan Rp 105,5 triliun tersimpan di brankas bank umum maupun BPR. Sementara itu, posisi giro bank umum di Bank Indonesia tercatat sebesar Rp 454,2 triliun pada periode yang sama.

Dari sisi aset, aktiva luar negeri bersih tercatat sebesar Rp 2.021,1 triliun. Namun, tagihan bersih kepada pemerintah pusat berada di zona negatif sebesar minus Rp 246,7 triliun, yang terdiri dari tagihan sebesar Rp 81,3 triliun dan kewajiban pemerintah mencapai Rp 328,0 triliun.