Bank Indonesia Intervensi Agresif Pasar Global Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan langkah intervensi besar-besaran di pasar keuangan global guna menstabilkan nilai tukar rupiah pada Kamis (7/5/2026). Upaya ini dilakukan untuk merespons gejolak pasar akibat ketegangan di Timur Tengah dan tingginya suku bunga di Amerika Serikat.

Strategi stabilisasi tersebut melibatkan intervensi agresif di berbagai pusat keuangan dunia serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Dilansir dari Kompas, bank sentral telah merealisasikan pembelian SBN sebesar Rp13,1 triliun hingga posisi 4 Mei 2026.

"Bukan business as usual. Dari tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all out," kata Perry Warjiyo, Gubernur BI dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta.

Penegasan mengenai aksi nyata di pasar internasional disampaikan Perry guna menunjukkan keseriusan otoritas moneter. Pihaknya memantau dan bertindak langsung pada pasar luar negeri non-deliverable forward (NDF) untuk menahan pelemahan mata uang domestik.

"Kami intervensi di pasar luar negeri offshore NDF, Hong Kong kami intervensi, Singapura kami intervensi, London kami intervensi, New York kami intervensi," ujar Perry.

Selain intervensi pasar, Perry menjelaskan posisi cadangan devisa Indonesia yang berada pada angka 148,2 miliar dolar AS per akhir Maret 2026. Meski mengalami penurunan, BI menilai cadangan tersebut masih sangat mencukupi untuk mendukung stabilitas keuangan nasional.

"Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan pada saat inflow besar. Makanya kita gunakan pada saat outflow besar," ucap Perry.

Terdapat pula faktor musiman yang meningkatkan permintaan valuta asing pada periode April hingga Mei 2026. Kebutuhan korporasi untuk pembayaran utang luar negeri serta repatriasi dividen menjadi penyebab utama tekanan terhadap rupiah.

"Bulan April dan Mei memang permintaan valas tinggi. Untuk umrah, haji, pembayaran utang luar negeri, dan repatriasi dividen," katanya.

Bank Indonesia menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum KSSK menjadi wadah utama dalam memitigasi risiko ketidakpastian global yang masih dinamis.