Banyuwangi Bangun Ekosistem Industri Halal Menyeluruh

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempercepat pengembangan ekosistem halal melalui integrasi infrastruktur, rumah potong hewan, hingga sektor pariwisata pada Selasa (5/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk membangun rantai industri halal yang komprehensif guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Keseriusan daerah di ujung timur Pulau Jawa ini dalam mengelola sektor halal mendapat apresiasi langsung dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebagaimana dilansir dari Cahaya, Banyuwangi dinilai berhasil mendorong ribuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk melengkapi aspek legalitas kehalalan produk mereka.

Kepala BPJPH, Haikal Hasan, menyatakan bahwa kemajuan di sektor hulu seperti rumah potong hewan menjadi faktor kunci yang membuat wilayah tersebut unggul. Upaya sinkronisasi antara produk hilir dan fasilitas produksi primer menjadi alasan utama apresiasi tersebut diberikan.

"UMKM-nya didorong mendapatkan sertifikat halal, rumah potong hewannya juga. Jadi Banyuwangi itu bisa jadi percontohan," kata Haikal Hasan, Kepala BPJPH.

Pernyataan tersebut disampaikan Haikal saat menghadiri agenda Indonesia Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Award yang berlangsung di Universitas Brawijaya (UB) Malang. Penilaian positif juga datang dari akademisi yang menyoroti pergerakan masif di sektor pendukung ekonomi kreatif lainnya.

Rektor UB Malang, Prof Widodo, mengungkapkan bahwa potensi besar kabupaten ini tidak terbatas pada komoditas konsumsi semata. Ia melihat adanya integrasi yang kuat antara industri kreatif dengan layanan jasa perjalanan.

"Tidak hanya makanan, tetapi juga tourism dan pariwisatanya. Progres Banyuwangi untuk menjadi kabupaten yang betul-betul mengembangkan ekosistem halal sangat bagus," ujar Prof Widodo, Rektor UB Malang.

Data pemerintah setempat menunjukkan sebanyak 22.091 sertifikat halal telah diterbitkan untuk produk UMKM dengan fasilitasi pemerintah daerah. Selain itu, terdapat delapan Rumah Potong Hewan (RPH) serta empat rumah potong unggas yang kini telah mengantongi sertifikasi resmi.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan strategi penguatan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan. Fokus utama pemerintah bukan sekadar mengejar label, melainkan menciptakan sistem produksi dan distribusi yang terjamin.

"Ini bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi bagaimana kami membangun ekosistem yang menyeluruh, mulai dari UMKM, infrastruktur, hingga pariwisata halal yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat," kata Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi.

Pemerintah kabupaten kini terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan program tersebut. Penguatan ekosistem ini diharapkan mampu memposisikan Banyuwangi sebagai barometer pengembangan industri halal di tingkat nasional.