Trump Kaji Pengeboran Minyak di Pangkalan Militer AS

Pemerintahan Donald Trump tengah mengkaji potensi penggunaan cadangan minyak di bawah tanah pada pangkalan militer dan situs Departemen Perang Amerika Serikat guna memulihkan cadangan darurat nasional yang menyusut pada Kamis (7/5/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas krisis bahan bakar global dan lonjakan harga energi pasca-konflik dengan Iran.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, inisiatif inovatif ini muncul saat cadangan minyak negara diperkirakan menyentuh level terendah sejak 1982. Sebelumnya, Presiden Trump memerintahkan pelepasan 172 juta barel minyak untuk meredam harga bensin yang melampaui US$4,50 per galon akibat penutupan Selat Hormuz.

Menteri Energi AS, Chris Wright, telah memberikan sinyal mengenai rencana optimalisasi sumber daya energi yang berada di bawah kendali federal. Menurutnya, pemanfaatan lahan militer yang berada di kawasan ladang minyak merupakan langkah pragmatis bagi keamanan nasional.

"Kita memiliki pangkalan atau fasilitas militer yang berada di tengah ladang minyak, tetapi tidak ada pengembangan di bawah sumber daya tersebut — itu gila. Sumber daya itu ada di sana," kata Wright, Menteri Energi AS.

Wright menekankan perlunya terobosan kreatif karena pemerintah mulai kehabisan dana untuk membeli minyak mentah dari produsen swasta demi mengisi kembali Cadangan Minyak Strategis.

"Kita akan melihat beberapa hal kreatif," ujar Wright, Menteri Energi AS.

Pemerintah AS sejauh ini belum memerinci pangkalan militer mana saja yang akan menjadi target pengeboran, meski izin penyewaan minyak sudah lama berlaku di Pangkalan Angkatan Udara Barksdale, Louisiana. Berdasarkan data Survei Geologi AS tahun 2025, terdapat sekitar 29,4 miliar barel minyak yang secara teknis dapat dipulihkan di bawah lahan federal.

Proyek ini diprediksi tidak akan menurunkan harga bensin secara instan, namun memberikan hak kepemilikan penuh kepada pemerintah atas minyak yang diproduksi. Skema pengisian kembali cadangan ini juga akan melibatkan mekanisme pertukaran dengan perusahaan, di mana pemerintah menargetkan pengembalian sekitar 20 persen lebih banyak minyak daripada yang dilepaskan dalam setahun ke depan.