BGN Minta Pemda Awasi Makan Bergizi Gratis Lewat Platform Digital

Badan Gizi Nasional (BGN) RI meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembuatan platform digital khusus pada Rabu (22/4/2026). Langkah ini bertujuan memastikan transparansi distribusi menu harian bagi jutaan penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Dadang Hendrayudha, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memantau operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dilansir dari Detikcom, integrasi sistem digital akan memudahkan pemantauan lokasi hingga rincian penerima bantuan secara akurat.

"Kepala daerah bisa langsung melihat jumlah dapur yang ada melalui platform digital, bahkan bisa melihat langsung ke lokasi eksak SPPG tersebut. Di situ akan kelihatan model dapurnya, jumlah penerima manfaatnya, dan yang paling penting adalah SPPG wajib mengunggah menunya setiap hari sehingga semua bisa mengawasi," ucap Dadang Hendrayudha, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI.

Dadang menilai koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama kesuksesan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat daerah diharapkan menjadi jembatan operasional yang efektif.

"Kami meminta kepada para kepala daerah, Gubernur, Wali Kota, hingga Bupati, termasuk Satgas yang sudah dibentuk, untuk bersama-sama dengan kami mengawasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini," katanya Dadang Hendrayudha, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI.

Evaluasi rutin terus dilakukan BGN terhadap para pengelola SPPG guna menjaga standar pelayanan. Dadang menegaskan bahwa meskipun terdapat aspek profit bagi mitra pengelola, misi utama program ini adalah pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat.

"Intinya adalah kami melakukan evaluasi terus. Kemarin sore kami sudah kumpulkan mitra yayasan. Kami sampaikan bahwa program ini orientasinya sosial, walaupun ada profit, tetapi orientasi utama adalah sosial. Hak mereka sudah dikasihkan, nah sekarang kewajiban mereka yaitu menyiapkan dapur yang sesuai standar kita," ujarnya Dadang Hendrayudha, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI.

Menanggapi arahan pusat, Pemerintah Provinsi Banten menyatakan komitmen penuh untuk mengawal jalannya program gizi tersebut. Gubernur Banten, Andra Soni, memastikan koordinasi dengan satgas daerah akan segera diintensifkan sesuai petunjuk teknis BGN.

"Alhamdulillah kita diberi ruang bersama untuk mengawasi pelaksanaan MBG di Provinsi Banten. Insya Allah kami akan tindaklanjuti dengan seluruh satgas yang ada di Banten," katanya Andra Soni, Gubernur Banten.

Data saat ini menunjukkan cakupan penerima manfaat di wilayah Banten telah menyentuh angka 2,7 juta jiwa. Kelompok sasarannya meliputi balita, anak sekolah, serta ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan asupan nutrisi tambahan.

"Program ini luar biasa, alhamdulillah di Banten, sudah mencapai 2,7 juta penerima manfaat, dan akan terus bertambah. Ini bantuan nyata dari pemerintah pusat untuk pemenuhan gizi," katanya Andra Soni, Gubernur Banten.