Biodiesel B50 dalam kerangka ketahanan energi dan pangan

1 jam yang lalu

Jika produktivitas kebun rakyat meningkat, rantai pasok semakin efisien, tata kelola domestik dijaga disiplin, dan bahan baku alternatif mulai dikembangkan, maka B50 bukan ancaman

Jakarta (ANTARA) - Dalam setiap perdebatan publik tentang biodiesel B50, pertanyaan yang paling cepat muncul bukan soal teknis mekanik atau mesin kendaraan, melainkan soal pasokan komoditas untuk dapur, seperti pertanyaan apakah kebutuhan minyak goreng akan tercukupi?

Memang, minyak goreng masih menjadi komoditas sensitif yang berpengaruh pada inflasi dan kestabilan sosial. Karena itu, keberhasilan B50 selain diukur dari berapa banyak impor solar yang ditekan, tetapi juga dari apakah pasokan bahan baku dan minyak goreng untuk dapur rakyat tetap aman.

Namun, justru di sinilah titik optimisme Indonesia. Program ini tidak dimulai dari nol.

Program B40 pada 2025 menunjukkan bahwa mandatori biodiesel dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi nasional. Realisasi biodiesel domestik mencapai 14,2 juta kiloliter, melampaui target, sekaligus menghemat devisa lebih dari Rp130 triliun dan menurunkan emisi secara signifikan. Artinya, fondasi menuju B50 sudah terbukti bekerja.

Ke depan, implementasi B50 memang membutuhkan tambahan pasokan bahan baku. Namun, pendekatan yang lebih tepat bukan melihatnya sebagai lonjakan besar yang menakutkan, melainkan sebagai tambahan atau realokasi kebutuhan pasokan sekitar 4 juta–5 juta ton bahan baku setara CPO per tahun. Angka ini lebih mencerminkan kebutuhan tambahan dari kebijakan yang sudah berjalan, sekaligus konsisten dengan target kenaikan FAME nasional.

Pertanyaannya kemudian bergeser, dari mana tambahan pasokan ini akan dipenuhi? Data menunjukkan bahwa perkebunan rakyat menguasai lebih dari 40 persen areal sawit nasional, tetapi produktivitasnya masih tertinggal dibandingkan perkebunan besar. Rata-rata kebun rakyat menghasilkan sekitar 2,4 ton CPO per hektare, sementara perkebunan besar sudah di atas 3 ton.

Selisih ini bukan sekadar angka, ini adalah peluang. Jika produktivitas kebun rakyat naik mendekati 3 ton per hektare saja, tambahan produksi nasional dapat mencapai sekitar 4 juta ton. Bahkan, jika mendekati produktivitas kebun besar, tambahan pasokan bisa melampaui kebutuhan tambahan B50 itu sendiri.

Dengan kata lain, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan lahan atau potensi, melainkan masih memiliki “cadangan produksi” yang tersembunyi di kebun rakyat. Di sinilah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penggunaan bibit unggul, pemupukan tepat, dan perbaikan praktik budidaya menjadi kunci.

Pendekatan ini juga lebih berkelanjutan. Alih-alih membuka jutaan hektare baru yang berisiko secara lingkungan dan sosial, peningkatan produktivitas memberikan jalan tengah antara kebutuhan energi dan komitmen keberlanjutan.

Baca juga: ESDM nyatakan B50 diterapkan serentak untuk semua sektor mulai 1 Juli

Petani sebagai penopang utama

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.