Bioekonomi: Jalan Keluar dari Krisis Pangan

Di suatu pagi, seorang petani kecil menyemprot ladangnya untuk kesebelas kalinya dalam satu minggu. Hama menyerang tanaman jagungnya. Tangannya gemetar, bukan karena ditiup angin kencang, melainkan karena gejala keracunan yang sudah bertahun-tahun ia rasakan namun tak pernah ia pergi ke dokter untuk mengetahui penyakit apa dan pengobatannya.

Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2017), sekitar 200.000 orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun akibat keracunan pestisida dan mayoritas adalah petani di negara berkembang seperti Indonesia.

Kisah petani tadi bukan pengecualian. Ia adalah gambaran dari jutaan orang yang diam-diam menjadi korban dari sistem pertanian yang sudah lama sakit.

Di saat yang sama, dunia sedang berguncang. Sejak serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Februari 2026, Selat Hormuz, jalur sempit yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan pupuk dunia, nyaris lumpuh.

Menurut laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS, Maret 2026), harga urea global melonjak hampir 26 persen hanya dalam dua minggu. Sementara itu, International Food Policy Research Institute (IFPRI, April 2026) mencatat sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia melewati Selat Hormuz, termasuk Indonesia, adalah kawasan yang paling terdampak.

Bagi Indonesia yang masih mengimpor sebagian besar bahan aktif pestisidanya, terutama dari Tiongkok dan negara-negara Timur Tengah, ini bukan sekadar berita ekonomi. Ini adalah alarm ketahanan pangan yang harus segera direspons.

Pertanian di Atas Fondasi Rapuh

Selama puluhan tahun, pertanian Indonesia dibangun di atas fondasi yang rapuh: Benih dari luar, pupuk dari luar, dan pestisida dari luar. Menurut data Mordor Intelligence (2025), pasar insektisida Indonesia diperkirakan mencapai USD 4,71 miliar pada tahun 2025, dan sebagian besar bahan aktifnya diimpor dari Tiongkok. Artinya, setiap kali geopolitik dunia bergejolak, setiap kali harga minyak naik, setiap kali satu selat di Timur Tengah memanas, harga saprodi (sarana produksi) pertanian di ladang-ladang Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera pun ikut naik.

Petani kecil, yang menggarap lahan kurang dari satu hektare dan menjadi tulang punggung produksi pangan nasional, tidak punya bantalan untuk menyerap guncangan itu. Mereka sudah menghabiskan 15 hingga 25 persen dari total biaya produksi hanya untuk pestisida (FAO, 2023), jauh lebih besar secara proporsional dibanding pertanian komersial besar. Ketika harga pestisida melompat karena gangguan rantai pasok global, merekalah yang paling pertama jatuh.

World Economic Forum (Maret 2026) memperingatkan bahwa guncangan pupuk dan pestisida akibat konflik di Teluk bisa berujung pada penurunan hasil panen global, inflasi harga pangan, dan memperburuk kerawanan pangan di negara-negara berkembang, Indonesia termasuk di dalamnya.

Ironisnya, pestisida yang mahal itu tidak serta-merta membuat panen aman. Hama yang terus-menerus disemprot akhirnya menjadi resisten. Serangga musuh alami, seperti laba-laba predator, parasitoid, kumbang predator, yang seharusnya membantu mengendalikan hama justru ikut mati.

Agroekosistem yang sehat perlahan berubah menjadi ladang yang bergantung sepenuhnya pada bahan kimia luar. Ini yang disebut para ilmuwan sebagai perangkap ekologis: semakin banyak pestisida digunakan, semakin besar kerusakan yang terjadi, dan semakin sulit petani keluar dari lingkaran itu.

Bioekonomi: Bukan Slogan, Tapi Solusi

Di sinilah bioekonomi masuk, bukan sebagai kata-kata manis di dokumen kebijakan, tapi sebagai jalan keluar yang sudah dipraktikkan dan terbukti bekerja. Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam forum Katadata SAFE 2025, menyatakan bahwa bioekonomi kini menjadi pilar strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil (Antara News, September 2025). Ini bukan sekadar visi. Ini adalah pengakuan bahwa sistem lama sudah tidak cukup.

Secara sederhana, bioekonomi berarti mengganti ketergantungan pada bahan kimia impor dengan memanfaatkan kekayaan hayati yang sudah tersedia di dalam negeri. Dalam konteks pengelolaan hama, ini artinya: komunitas petani memproduksi sendiri biopestisida dari limbah pertanian lokal, menggunakan mikroorganisme seperti Bacillus thuringiensis dan Trichoderma spp yang secara alami menekan hama dan penyakit tanaman.

Limbah jerami, sekam, dan sisa panen yang selama ini dibakar atau dibuang bisa difermentasi menjadi agen pengendali hayati yang efektif dan aman. Nilai tetap berputar di dalam komunitas, bukan mengalir keluar ke perusahaan multinasional.

Hasilnya bukan sekadar teori. Meta-analisis dari ratusan program di Asia dan Afrika menunjukkan bahwa Pengelolaan Hama Terpadu (PHT), kerangka ilmiah dari bioekonomi pertanian, secara konsisten mengurangi penggunaan pestisida hingga 37 persen sekaligus meningkatkan keuntungan petani rata-rata 31 persen (FAO, 2023).

Program Sekolah Lapangan Petani, yang mengajarkan petani menganalisis ekosistem sawah dan memproduksi biopestisida sendiri, terbukti mengurangi pemakaian pestisida 30 hingga 50 persen di berbagai negara. Pilot program bioekonomi berbasis komunitas di Asia menunjukkan modal awal kembali dalam 18 hingga 24 bulan, tanpa subsidi besar-besaran.

Kerentanan Struktural dan Investasi Riset

Perang di Teluk entah kapan akan berlalu, walaupun semua orang tahu, bahwa setiap perang pada akhirnya berlalu. Tetapi kerentanan struktural yang tersingkap, bahwa ketahanan pangan Indonesia masih tergantung pada rantai pasok global yang rapuh, akan tetap ada selama tidak ada pilihan berani untuk berubah.

Bioekonomi bukan pilihan yang nyaman bagi para pengambil kebijakan yang terbiasa menghitung hasil dalam satu siklus anggaran. Ia butuh kesabaran lintas generasi, investasi riset yang serius, dan keberanian untuk melawan lobi industri agroinput yang selama ini diuntungkan oleh ketergantungan petani. Tapi inilah tepatnya mengapa bioekonomi harus dipilih: karena solusi yang nyaman sudah terbukti tidak cukup.

Tanah pertanian yang selalu digenangi racun impor adalah ladang yang sama yang harus menghidupi 280 juta rakyat Indonesia generasi mendatang. Jika negara ini terus memilih jalan pintas, seperti impor bahan kimia, subsidi semu, dan kebijakan tambal sulam, maka bukan hanya panen yang akan hilang, tapi juga martabat petani, kesehatan ekosistem, dan pada akhirnya, kedaulatan pangan itu sendiri.

Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk memimpin transisi ini: Keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia (megabiodiversity country), jutaan petani yang tangguh, dan ilmu pengetahuan pertanian yang terus berkembang. Tetapi yang masih kurang hanya satu: Kemauan politik yang cukup besar untuk memulainya sungguh-sungguh.