BP BUMN Evaluasi Manajemen KAI Pasca Kecelakaan Maut di Bekasi

Badan Pengaturan (BP) BUMN akan mengevaluasi manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyusul kecelakaan maut antara KA Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Insiden tragis tersebut mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya luka-luka sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan bahwa langkah evaluasi tersebut secara resmi menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Data dari KNKT akan menjadi dasar utama dalam menentukan langkah perbaikan manajemen ke depan.

"Secara manajemen tentu akan kita evaluasi juga. Bagaimana penyebab, efek, kita tunggu hasil dari KNKT, itu akan kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi daripada manajemen kita," kata Dony Oskaria, Kepala BP BUMN.

Peninjauan lokasi kecelakaan telah dilakukan Dony pada Selasa (28/4) dini hari guna memantau situasi lapangan secara langsung. Saat ini, prioritas utama otoritas terkait adalah memastikan penanganan medis bagi puluhan korban luka di berbagai rumah sakit.

"Fokus utama kami saat ini bukan hanya pemulihan operasional jalur, tetapi memastikan setiap individu yang terdampak mendapatkan penanganan yang paling cepat dan terbaik," kata Dony Oskaria.

Selain pembenahan internal, pemerintah berencana memperkuat aspek keamanan transportasi massal secara menyeluruh, termasuk perlintasan sebidang. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik lintasan kereta api.

"Apalagi dengan kejadian ini kita melakukan evaluasi total dalam keamanan dari transportasi massal kita. Bapak Presiden menyampaikan akan ada tambahan untuk keseluruhan dari proses keamanan dan juga kita akan evaluasi," tegas Dony Oskaria.

Penyediaan dana tersebut melibatkan kolaborasi antara pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan anggaran internal perusahaan pelat merah. Hal ini dikarenakan status prasarana perkeretaapian yang merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

"Itu dari pemerintah. Dari kami juga ada budget, tetapi dari pemerintah memang ini kan Kemenhub yang memang prasarana itu menjadi dari pemerintah juga," tutur Dony Oskaria.

Para korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di Bekasi, termasuk RSUD Bekasi dan RS Bella. Fasilitas kesehatan lainnya seperti RS Primaya, RS Siloam Bekasi Timur, hingga RS Mitra Keluarga juga dikerahkan untuk menangani para korban terdampak.