BPI Danantara Bentuk PT DSI untuk Perbaiki Tata Kelola Ekspor

Badan Pengelola Investasi Danantara mendirikan perusahaan negara baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk mengendalikan ekspor komoditas strategis nasional. Langkah ini diambil guna menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola perdagangan luar negeri di Jakarta pada Rabu (20/5/2026).

Pembentukan entitas baru tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan penertiban sistem perdagangan komoditas bernilai tinggi, seperti dilansir dari Money. Struktur baru ini menempatkan perusahaan langsung di bawah kendali lembaga induk yang memiliki sokongan modal kuat.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas menjelaskan bahwa posisi strategis korporasi baru ini didukung penuh oleh finansial yang kokoh dari lembaga induk.

"Ini (PT DSI) kan langsung di bawah Danantara. Yang punya capital besar dan size besar kan Danantara," ujar Rohan Hafas, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia.

Kapasitas modal yang besar menjadi alasan utama pemilihan induk usaha tersebut agar perbaikan tata kelola perdagangan luar negeri berjalan optimal. Pada periode awal, tepatnya 1 Juni hingga 31 Desember 2026, korporasi akan bertindak sebagai penilai dan perantara transaksi.

Fase berikutnya akan dimulai pada Januari 2027 dengan transformasi peran menjadi perusahaan dagang murni. Skema ini mewajibkan perusahaan membeli langsung komoditas dari eksportir, mengelola fisik barang, serta mengambil alih risiko sebelum dipasarkan ke luar negeri.

Seluruh devisa hasil perdagangan dipastikan mengalir kembali ke dalam negeri meskipun sistem pembayaran menggunakan mata uang asing. Pemerintah memfokuskan pengawasan ini pada komoditas utama seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy.

Langkah penertiban ini didorong oleh komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan berbagai kebocoran pendapatan negara di sektor sumber daya alam. Pengawasan ketat diterapkan demi memberantas praktik manipulasi harga, kurang bayar, hingga pelarian modal ke luar negeri.