BPJPH Perkuat Ekosistem Halal Nasional Melalui Kolaborasi Perguruan Tinggi

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mendorong integrasi ekosistem halal nasional melalui kolaborasi lintas sektor dengan perguruan tinggi sebagai pilar utama pada Selasa (5/5/2026). Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global melalui penguatan riset dan infrastruktur pengujian.

Integrasi ekosistem halal ini disampaikan dalam acara Indonesia Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Awards 2026 yang berlangsung di Universitas Brawijaya, Malang. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan industri dianggap krusial untuk memastikan kebijakan halal dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

Haikal menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki fungsi vital sebagai jembatan teknis karena didukung oleh fasilitas laboratorium pemeriksaan yang mumpuni.

"Universitas menjadi bagian penting dalam ekosistem halal karena memiliki laboratorium sebagai basis pemeriksaan halal. Termasuk Universitas Brawijaya yang menjadi salah satu pelopor halal di Indonesia. Peran ini kita dorong sebagai mata rantai ekosistem, sekaligus menjadi jembatan antara kebijakan, riset, dan implementasi di lapangan," jelas Haikal, Kepala BPJPH.

Menurut Haikal, standar halal saat ini telah bertransformasi menjadi kebutuhan global yang memberikan nilai tambah signifikan bagi setiap produk.

"Halal sudah menjadi kebutuhan dunia. Halal now is for all. Halal is for everybody. Ada tiga prinsip dalam halal, yaitu transparency, traceability, dan trustability. Halal itu telah menjadi value added, pertambahan nilai yang berharga dan bermutu tinggi," papar Haikal, Kepala BPJPH.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat mewujudkan ekosistem halal nomor satu di dunia pada akhir tahun 2027 mendatang.

"Eropa juga sudah mengakui bahwa halal itu adalah elite food. Di Indonesia, halal akan menjadi ekosistem nomor satu di dunia. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia itu akan terwujud pada akhir 2027," jelas Haikal, Kepala BPJPH.

Rektor Universitas Brawijaya, Widodo, memberikan respons terkait peran institusi pendidikan dalam mendukung visi nasional tersebut melalui penyediaan fasilitas terakreditasi.

"Universitas Brawijaya adalah pionir yang memastikan institusi pendidikan menjadi penggerak halal. Kami memulai dari riset, hingga menghadirkan laboratorium berstandar ISO 17025 dan terakreditasi KAN, serta menjadi perguruan tinggi pertama yang memiliki Lembaga Pemeriksa Halal," kata Widodo, Rektor Universitas Brawijaya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memaparkan data mengenai ketersediaan sumber daya manusia dan lembaga pemeriksa halal di wilayahnya sebagai motor penggerak nasional.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Jawa Timur saat ini memiliki 15 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari total 124 secara nasional, serta didukung oleh 17.775 tenaga pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Emil juga menyoroti potensi besar dalam sektor industri pengolahan bahan baku halal yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk pasar ekspor.

"Jawa Timur tidak hanya memproduksi fashion berbasis kulit, tetapi juga produk pangan seperti kerupuk rambak. Karena itu, jaminan bahan baku halal menjadi sangat penting dalam rantai industri," jelas Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur.

Upaya percepatan ekosistem ini terus dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM, perluasan layanan sertifikasi, dan penguatan regulasi di seluruh lini industri.