BPK Nilai Skema Insentif Hulu Migas Kurang Menarik bagi Investor

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa skema insentif di sektor hulu minyak dan gas bumi Indonesia kurang menarik minat investor untuk kegiatan eksplorasi. Temuan ini dilaporkan pada Kamis, 23 April 2026, berdasarkan pemeriksaan kinerja ketahanan energi periode 2023 hingga semester I-2025 di Kementerian ESDM.

Dilansir dari Bloomberg Technoz, BPK mengidentifikasi bahwa skema insentif yang berlaku saat ini cenderung bersifat reaktif. Kebijakan tersebut baru muncul untuk memperbaiki keekonomian lapangan setelah terjadi masalah, bukan sebagai stimulus awal bagi para pelaku usaha di sektor hulu.

Lembaga pemeriksa negara tersebut juga menyoroti proses perizinan yang belum terintegrasi penuh serta pengelolaan data hulu migas yang dianggap tidak andal. Kondisi ini dinilai menciptakan iklim investasi yang kurang kompetitif bagi perusahaan global yang ingin masuk ke Indonesia.

"Kondisi tersebut mengakibatkan potensi iklim investasi yang kurang menarik bagi investor dan data hulu migas yang tersedia belum sepenuhnya andal, lengkap, akurat, dan informatif," tulis BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.

BPK merekomendasikan Menteri ESDM untuk mempercepat pengaturan izin yang efisien dan menyelesaikan syarat investasi pada wilayah kerja baru. Selain itu, diperlukan alokasi sumber daya untuk digitalisasi data berkelanjutan serta pengawasan kepatuhan kontraktor dalam menyerahkan data hulu.

Di sisi lain, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan optimisme bahwa daya tarik investasi hulu migas nasional akan tetap terjaga. Keyakinan ini muncul meskipun terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia akibat gangguan perdagangan di Selat Hormuz.

"Dari hulu akan ada pendapatan meningkat, harganya naik. Kalo dari hilir saya enggak tahu, di hulu bagus," kata Djoko Siswanto kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (6/3/2026).

SKK Migas mematok target investasi sebesar US$ 16 miliar untuk tahun 2026, atau meningkat 3,7 persen dari proyeksi tahun sebelumnya. Angka ini merupakan bagian dari upaya mencapai target produksi satu juta barel minyak per hari pada 2030.

Sementara itu, Kementerian ESDM berencana menawarkan 110 wilayah kerja (WK) migas secara serempak tahun ini. Langkah ini telah dikoordinasikan dengan Indonesia Petroleum Association (IPA) guna mendorong kegiatan eksplorasi dan produksi nasional.

"Tahun ini kita menawarkan 110 wilayah kerja, jadi di anggota IPA, justru mereka menyatakan minat untuk bagaimana meningkatkan eksplorasi dan juga meningkatkan produksi minyak," kata Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Upaya penawaran blok migas ini melanjutkan tren tahun 2025, di mana pemerintah melelang berbagai wilayah kerja dalam tiga tahap. Beberapa blok yang telah mendapatkan pengelola antara lain WK Lavender oleh PT Pertamina Hulu Energi serta WK Perkasa oleh TIS Petroleum (Asia) Pte Ltd.

Pada pengujung 2025, tepatnya Senin (22/12/2025), pemerintah juga menawarkan delapan wilayah kerja tambahan. Blok-blok tersebut meliputi WK Tapah, Nawasena, dan Mabelo melalui penawaran langsung, serta lima blok lainnya melalui mekanisme lelang reguler.