BRIN dorong pemda di Kalsel terapkan 9 langkah strategi komunikasi

47 menit yang lalu

Pemerintah juga diminta menyiapkan pola respons yang bersifat proaktif melalui kampanye positif maupun respons reaktif guna mengklarifikasi sentimen negatif secara cepat

Banjarbaru (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Selatan menerapkan sembilan langkah strategi komunikasi kehumasan guna mengantisipasi disinformasi serta menyatukan narasi program pemerintah agar penyampaian kebijakan publik berlangsung transparan, akurat, dan terukur.

Pranata Humas Ahli Madya Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan BRIN Dodi Rosadi mengatakan penguatan metodologi komunikasi pemerintah menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya potensi konflik informasi dan penyebaran berita bohong di ruang digital.

“Dokumen perencanaan komunikasi yang matang akan menjadi panduan strategis bagi institusi dalam menyampaikan pesan secara terencana dan terukur sehingga humas pemerintah tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi spontan, tetapi berbasis data riil,” kata dia saat kegiatan Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Pemda se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis.

Ia menjelaskan, sembilan langkah strategi komunikasi tersebut diadopsi dari Strategic Planning Model yang membagi pola kerja kehumasan ke dalam empat tahapan besar, yakni riset formatif, penyusunan strategi, eksekusi taktik, dan riset evaluatif guna menjaga kesinambungan narasi antarlembaga pemerintah.

Baca juga: BRIN kukuhkan lima profesor riset baru bidang biologi hingga nuklir

“Kesembilan langkah tersebut meliputi analisis situasi, analisis organisasi, analisis publik, penentuan tujuan dan sasaran, perumusan aksi respons, implementasi taktik komunikasi, penguatan saluran media, hingga riset evaluatif untuk mengukur efektivitas program komunikasi pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan tahapan pertama dimulai dari riset formatif melalui pemanfaatan instrumen pemantauan media maupun diskusi kelompok terpumpun guna memetakan kekuatan internal, kelemahan birokrasi, peluang penguatan komunikasi publik, hingga ancaman eksternal berupa penyebaran berita bohong.

Melalui tahapan tersebut, pemerintah daerah dinilai dapat membangun pola komunikasi yang lebih terarah dan berbasis data sehingga mampu mengantisipasi konflik informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah.

Pada tahap strategi, instansi pemerintah diwajibkan menentukan tujuan dan sasaran yang spesifik, terukur, serta relevan agar komunikasi yang dibangun mampu mempengaruhi tingkat pengetahuan, sikap, hingga tindakan nyata publik terhadap program pemerintah.

Baca juga: Kepala BRIN: Kekuatan kebijaksanaan peneliti tak tergantikan oleh AI

Selain itu, pemerintah juga diminta menyiapkan pola respons yang bersifat proaktif melalui kampanye positif maupun respons reaktif guna mengklarifikasi sentimen negatif secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Dodi menambahkan, penguatan taktik komunikasi dilakukan dengan mengombinasikan berbagai saluran informasi mulai dari owned media seperti situs resmi lembaga, paid media, shared media melalui kemitraan pers, hingga komunikasi langsung secara tatap muka dengan masyarakat.

“Seluruh tahapan tersebut bermuara pada riset evaluatif guna mengukur tingkat keberhasilan program komunikasi pemerintah secara menyeluruh, mulai dari jumlah konten yang diproduksi hingga dampaknya terhadap peningkatan kepercayaan publik kepada institusi pemerintah,” ujar Dodi.

Baca juga: Harkitnas, Kepala BRIN ajak periset lepas dari jebakan epistemik Barat

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.