BRIN Tekankan Pentingnya Penguasaan Teknologi Satelit Domestik

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan tantangan besar Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan teknologi antariksa pada acara Asia Pacific Satellite Conference 2026 di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Dilansir dari Detik iNET, penguasaan teknologi domestik menjadi kunci utama kedaulatan nasional.

Pencapaian sejarah mencatat Indonesia sebagai negara Asia pertama yang mengoperasikan satelit telekomunikasi geostasioner sejak 1976. Namun, hingga saat ini belum ada satelit jenis tersebut yang diproduksi sepenuhnya di dalam negeri meski kebutuhan domestik sangat tinggi.

"Dalam teknologi, kedaulatan bukan sekadar kepemilikan. Kedaulatan adalah penguasaan," ujar Arif Satria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Indonesia saat ini tercatat mengoperasikan enam satelit geostasioner yang seluruh proses produksinya masih dilakukan di luar negeri. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi menengah dalam peta kekuatan teknologi antariksa global berdasarkan parameter internasional.

"With ukuran itu, Indonesia masih berada di tahap menengah, bahkan setelah hampir lima dekade memasuki era antariksa," kata Arif Satria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Arif merujuk pada konsep Space Technology Ladder yang disusun Profesor MIT Danielle Wood untuk mengukur kemajuan antariksa suatu negara. Tahapan tersebut mencakup pembentukan badan antariksa, kepemilikan satelit orbit rendah, hingga kemampuan manufaktur dan peluncuran mandiri.

"Ini bukan sekadar catatan kaki, tetapi fondasi," ucap Arif Satria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Beberapa fondasi teknologi yang telah dimiliki Indonesia antara lain pengembangan satelit LAPAN-A1/TubSAT, LAPAN-A2/ORARI, LAPAN-A3/LAPAN-IPB, hingga Surya Satellite-1. Keberhasilan kolaborasi domestik ini menjadi modal penting untuk pengembangan misi komunikasi amatir dan mitigasi bencana di masa depan.

Pemerintah kini tengah menyiapkan peluncuran dua satelit baru yakni Nusantara Earth Observation (NEO-1) dan Nusantara Equatorial IoT (NEI) yang dijadwalkan pada awal 2027. Keduanya dirancang untuk memperkuat observasi bumi dan layanan Internet of Things di wilayah kepulauan.

Pembangunan infrastruktur strategis juga sedang dilakukan melalui persiapan spaceport di Pulau Biak untuk mendukung aktivitas peluncuran regional. Dari sisi regulasi, landasan kebijakan telah diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 serta pembaruan KBLI 2025.

"Pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan apakah kita hanya menjadi peserta ekonomi antariksa atau justru ikut mendefinisikannya," pungkas Arif Satria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).