Bulog Targetkan Kuasai 70 Persen Stok Beras Nasional

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memproyeksikan penguasaan stok beras nasional oleh lembaga yang dipimpinnya dapat mencapai 70 persen di masa depan. Harapan ini disampaikan Rizal di sela perayaan HUT Bulog ke-59 di Jakarta pada Senin (11/5/2026) guna memperkuat tata kelola pangan nasional.

Target ambisius tersebut muncul sebagai respons atas kondisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini yang dinilai melimpah namun belum menyentuh angka 20 persen dari total stok nasional. Dilansir dari Money, upaya pembesaran peran Bulog ini selaras dengan visi pemerintah dalam menjaga stabilitas komoditas pokok.

“Kita Bulog nanti akan dibesarkan, jadi targetnya bukan hanya 50 persen kalau perlu 70 persen kita ke depannya,” kata Rizal saat ditemui di sela HUT Bulog ke 59 di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Pembangunan infrastruktur penyimpanan menjadi prioritas utama setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung untuk terus menambah jumlah gudang di berbagai wilayah. Saat ini, kapasitas gudang yang tersedia hanya mampu menampung 3 juta ton, sedangkan stok CBP telah melampaui angka 5,2 juta ton.

Langkah konkret yang sedang ditempuh adalah pengerjaan 100 unit gudang baru di seluruh penjuru tanah air, dengan fokus utama pada daerah-daerah terluar. Hal ini dilakukan demi mendukung target swasembada pangan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kebijakan impor dari negara lain.

“Kita diperintahkan Bapak Presiden untuk bangun gudang terus,” ujar Rizal.

Volume stok di gudang Bulog diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 6 juta ton pada akhir Mei mendatang. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan gambaran mengenai rasio ketersediaan pangan terhadap total produksi tahunan.

“Kalau produksi kita 34 juta ton, 5 juta ton adalah 15 persen,” ujar Amran saat ditemui di gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, dominasi pihak swasta masih sangat kuat dalam peta perdagangan beras di Indonesia, di mana jaringan non-pemerintah menguasai sekitar 80 persen pasar. Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai kondisi ini membatasi daya intervensi pemerintah.

“Volume perdagangan beras nasional masih didominasi jaringan swasta sekitar 80 persen lebih dan distribusi intervensi pemerintah belum cukup kuat serta cepat untuk memengaruhi harga pasar secara luas,” kata Eliza saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Kenaikan harga beras di pasaran juga dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan harga pembelian gabah kering panen (GKP) dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Penyesuaian harga di tingkat petani ini memicu pembentukan keseimbangan harga baru yang lebih tinggi di rantai penggilingan.

“Ada keseimbangan harga baru. Jadi nggak bisa turun ke semula meski CBP banyak,” tutur Eliza.

Keberadaan stok CBP yang masif dalam gudang-gudang pemerintah saat ini lebih difungsikan sebagai instrumen pengendali agar gejolak harga tidak melonjak secara drastis. Stok tersebut tidak secara otomatis mengembalikan harga ke level rendah sebelum terjadinya penyesuaian biaya bahan baku.

“Bukan untuk mengembalikan harga ke level lama terus jadi alternatif bagi masyarakat agar bisa membeli harga beras dengan harga terjangkau,” kata dia.