Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh kepala desa atas peran strategis mereka dalam meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dukungan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional II DPP PAPDESI di Jakarta pada Senin, 11 Mei 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dinilai menjadi elemen krusial yang memungkinkan legalitas puluhan ribu koperasi desa tercapai dalam waktu singkat. Tanpa mekanisme ini, proses administrasi di tingkat akar rumput tidak akan berjalan maksimal.
"Tanpa dukungan dari para kepala desa, mustahil pelaksanaan musyawarah desa khusus itu bisa terselenggara di setiap desa-desa di Indonesia," ujar Ferry, dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).
Pemerintah mencatat telah berhasil membentuk 83.000 badan hukum koperasi yang sah berkat respons cepat perangkat desa. Legalitas ini diperkuat oleh landasan hukum resmi dari Kementerian Hukum RI melalui jalur Musdesus tersebut.
Program KDKMP sendiri merupakan instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto guna merealisasikan visi para tokoh pendiri bangsa. Ferry menjelaskan bahwa inisiatif ini berakar dari pemikiran tokoh seperti Prof Sumitro Djojohadikusumo dan Margono Djojohadikusumo.
"Bapak Presiden ingin sekali agar cita-cita dari para pendiri Republik diwujudkan dalam periode kepemimpinan beliau," kata Ferry.
Koperasi diproyeksikan kembali menjadi pilar utama ekonomi nasional yang mengedepankan asas kekeluargaan. Saat ini, program tersebut sudah mulai membangun gudang serta gerai fisik di puluhan ribu lokasi dengan bantuan infrastruktur dari pihak TNI.
Menjelang tahap operasional yang krusial, Menkop menekankan pentingnya menjaga kekompakan antarperangkat desa demi memastikan keberlanjutan fungsi ekonomi koperasi bagi warga setempat.
"Kami berharap kekompakan bersama para kepala desa agar koperasi ini betul-betul memberikan manfaat bagi anggotanya, yaitu masyarakat desa tersebut," ucap Ferry.
Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati menyambut baik perhatian pusat dan menyatakan komitmen jajarannya untuk mengawal pembangunan. Dukungan lintas kementerian dipandang sebagai motivasi tambahan bagi pengurus desa dalam menjalankan tugas mereka.
Wargiyati kemudian menginstruksikan seluruh anggota organisasi untuk tetap menjaga keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat agar program kesejahteraan dapat terealisasi secara merata.
"Wajib PAPDESI tegak lurus kepada pemerintah dan mendukung program-pembangunan demi kesejahteraan masyarakat desa," ujar Wargiyati.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendes PDT Yandri Susanto, serta Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·