BUMN Indonesia Dinilai Perlu Perkuat Pengawasan Investasi Global

Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia pasca-transisi ke badan Danantara pada kuartal pertama 2026 menunjukkan adanya disparitas yang lebar antar-sektor, berbeda jauh dengan dominasi korporasi raksasa China di panggung global. Perbankan mencetak laba signifikan, namun sektor industri kimia dan farmasi menghadapi tekanan margin berat.

Perbedaan performa ini menyoroti perlunya penguatan mekanisme pengawasan investasi, khususnya di luar negeri, agar BUMN Indonesia mampu bersaing lebih efektif dan menghasilkan devisa, demikian dilansir dari Money. Hal ini kontras dengan Beijing yang kini menjadi episentrum gravitasi korporasi dunia.

Laporan Fortune Global 500 tahun 2025 menyebutkan bahwa Beijing adalah rumah bagi 47 perusahaan raksasa, melampaui gabungan Tokyo dan New York. Perusahaan-perusahaan seperti State Grid, CNPC, dan Sinopec memimpin dengan aset luar negeri mencapai 13,9 triliun dollar AS, menunjukkan kepemimpinan China dalam kapitalisme negara.

Di Indonesia, meskipun Badan Pengelola BUMN dan Danantara sebagai embrio Sovereign Wealth Fund (SWF) menjanjikan konsolidasi aset strategis, laporan Ditjen IKFT mengungkap bahwa efisiensi korporasi masih tertahan. Return on Asset (RoA) BUMN hanya berada di level 1–2 persen, terutama karena ketergantungan pada impor bahan baku hulu dan tingginya biaya logistik energi.

Anomali tajam dalam struktur kinerja BUMN era Danantara terlihat dari pertumbuhan laba bersih sektor perbankan sebesar 12,5 persen. Namun, pada saat yang sama, sektor industri kimia dan farmasi mengalami tekanan margin berat, meskipun tumbuh sektoral 11,65 persen, menurut data kuartal pertama 2026.

Danantara memiliki ambisi besar dengan mengalokasikan 20 persen modal untuk investasi luar negeri dan menargetkan dividen hingga 10 miliar dollar AS. Namun, menurut laporan South China Morning Post, keberhasilan institusi semacam itu sangat bergantung pada fondasi hukum yang solid dan perlindungan dari dinamika politik jangka pendek.

Keberhasilan BUMN China, sebagaimana dicatat, terletak pada fungsi pengawasan yang ketat melalui State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC). SASAC bahkan telah membentuk biro baru untuk mengawasi investasi asing sebagai respons terhadap ketegangan geopolitik global.

Biro baru ini memegang mandat krusial, mulai dari mengarahkan operasional internasional hingga menangani krisis darurat di negara tujuan investasi. China menyadari bahwa kegagalan investasi luar negeri, yang mencapai 64,6 persen dari stok investasi asing negara, dapat mengancam kedaulatan ekonomi.

Sebaliknya, pengawasan BUMN di Indonesia masih bersifat reaktif. Riset kebijakan domestik per Januari 2026 menyoroti kerentanan industri hulu tanpa integrasi hulu-hilir yang dipayungi oleh kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang konsisten. Ini menyebabkan performa finansial sektor industri stagnan di tengah fluktuasi harga energi global.

Riset independen pasca-pembubaran Kementerian BUMN pada Oktober 2025 menunjukkan celah koordinasi dalam pengawasan risiko investasi luar negeri. Meskipun Danantara telah menjajaki kemitraan dengan Qatar Investment Authority dan China Investment Corporation (CIC), mekanisme deteksi dini krisis geopolitik masih belum memadai.

Oleh karena itu, modal negara yang dipisahkan berisiko terjebak dalam krisis regional. Indonesia membutuhkan mekanisme pengawasan sistemik yang tidak hanya menindak korupsi setelah terjadi (ex-post), tetapi juga mampu melakukan mitigasi risiko secara proaktif (ex-ante).

Tujuannya adalah untuk menjamin resiliensi rantai pasok manufaktur nasional dari guncangan eksternal. Dengan memperkuat integritas hukum dan menyelaraskan tata kelola perusahaan dengan semangat transparansi yang dijunjung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ambisi kemitraan global Danantara dapat terealisasi sebagai realitas strategis.