Pemerintah Putuskan Pembangunan PLTN di Indonesia pada Tahun 2027

Pemerintah Indonesia menargetkan pengambilan keputusan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2027 untuk memperkuat bauran energi nasional. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global dan dinamika geopolitik di Timur Tengah pada Rabu (22/4/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pengembangan energi nuklir merupakan upaya diversifikasi energi baru terbarukan (EBT). Dilansir dari Detik Finance, nuklir akan difungsikan sebagai sumber beban dasar atau baseload yang stabil dan rendah emisi untuk mengurangi ketergantungan impor.

Airlangga menilai posisi Indonesia saat ini sangat kompetitif dalam peta kesiapan teknologi di kawasan regional. Hal tersebut didukung oleh regulasi yang telah disiapkan pemerintah untuk menyambut penggunaan energi atom skala nasional.

"Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN lain lebih siap," ujar Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen pendukung, mulai dari pengembangan teknologi Small Modular Reactor (SMR) hingga kerja sama internasional. Indonesia memiliki cadangan bahan baku nuklir berupa uranium dan torium yang signifikan di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032 dan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040," paparnya Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian.

Selain pembangunan fisik, Airlangga menekankan pentingnya integrasi infrastruktur kelistrikan modern seperti smart grid untuk menopang kebutuhan industri masa depan. Pemanfaatan energi bersih ini direncanakan mengalir ke sektor-sektor strategis seperti pusat data dan pengolahan mineral.

"Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting," jelas Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian.

Kendati nuklir menjadi prioritas jangka panjang menuju Net Zero Emission 2060, pemerintah tetap memacu pengembangan panel surya melalui program dedieselisasi di daerah terpencil. Airlangga menyebut hilirisasi pasir silika menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem energi surya domestik.

"Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Satu untuk surya, karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Dan kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir," pungkas Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian.