Danantara Proyeksikan Laba BUMN Capai Rp360 Triliun pada 2026

Badan usaha milik negara (BUMN) diproyeksikan meraup laba bersih sebesar Rp360 triliun pada 2026 setelah mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun sebelumnya. Perkiraan peningkatan kinerja keuangan perusahaan pelat merah tersebut disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria dalam acara Jogja Financial Festival pada Sabtu (23/5).

Dilansir dari cnnindonesia.com, realisasi keuntungan seluruh perusahaan negara pada tahun 2025 diperkirakan telah menembus angka Rp335 triliun. Capaian ini menjadi dasar optimisme pemerintah terhadap penguatan kontribusi fiskal BUMN pada tahun berjalan.

Dony Oskaria membantah opini publik yang menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara terus-menerus mengalami kerugian operasional.

"Tidak benar kalau banyak yang bilang BUMN tidak pernah untung. Itu keliru. Tahun lalu kita menguntungkan Rp335 triliun," ujar Dony.

Menurut pemaparan Danantara, akumulasi keuntungan tersebut memberikan dampak masif terhadap struktur pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kontribusi total BUMN dilaporkan menyentuh angka hampir sepertiga dari seluruh penerimaan yang diperoleh negara.

Memasuki tahun anggaran 2026, realisasi setoran wajib BUMN ke kas negara dipastikan tetap terjaga tinggi sejak awal tahun.

"Kuartal I ini kami sudah membayarkan pajak kepada negara kurang lebih Rp215 triliun. Jadi BUMN kita itu sangat powerful," kata Dony.

Dony kembali menegaskan argumennya untuk mematahkan anggapan negatif mengenai produktivitas dan profitabilitas perusahaan pelat merah di Indonesia.

"BUMN kita itu memberikan kontribusi hampir sepertiga daripada APBN kita, baik itu dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk pajak," ujarnya.

Sebagai langkah strategis ke depan, struktur pengelolaan perusahaan milik negara kini sedang dirombak total oleh pemerintah. Transformasi tata kelola institusional tersebut diimplementasikan melalui lembaga Danantara, yang memegang peran strategis sebagai sovereign wealth fund berbasis konsolidasi seluruh perusahaan negara.