1 jam yang lalu
Surabaya (ANTARA) - Langkah kaki itu berhenti di depan sebuah rumah petak di sudut kampung. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang pemuda yang memilih bekerja serabutan daripada melanjutkan kuliah.
Bukan karena tak mampu berpikir jauh, melainkan karena biaya terasa terlalu tinggi untuk dijangkau.
Di titik inilah negara, melalui tangan paling dekatnya, yakni camat dan lurah mulai bergerak, menyisir kampung demi memastikan mimpi tak kandas hanya karena angka di rekening.
Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur yang meminta aparatur wilayah turun langsung mendata pemuda yang belum kuliah akibat keterbatasan ekonomi bukan sekadar program administratif. Ia adalah upaya memindahkan pusat kebijakan dari meja ke lapangan, dari angka statistik ke wajah manusia.
Pendekatan “jemput bola” ini menjadi menarik karena menyasar persoalan klasik pendidikan tinggi di Indonesia berupa akses yang timpang akibat ketimpangan ekonomi.
Dalam konteks Surabaya, langkah ini menemukan momentumnya. Data menunjukkan bahwa ribuan pemuda masih berada dalam kelompok desil 1 hingga 5, yakni kategori masyarakat berpenghasilan rendah yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan.
Di sisi lain, pemerintah kota juga telah menyiapkan skema bantuan biaya kuliah hingga Rp2,5 juta per semester dan uang saku bulanan. Namun tanpa data yang akurat dan pendekatan yang aktif, bantuan sering kali tak tepat sasaran.
Di sinilah relevansi penyisiran kampung menjadi krusial. Kebijakan yang baik tidak cukup berhenti pada desain, melainkan harus menyentuh realitas sosial yang sering tersembunyi di balik gang-gang sempit kota.
Data nyata
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·