Dedi Mulyadi Usul Penghapusan Pajak Kendaraan Diganti Jalan Berbayar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penerapan sistem jalan provinsi berbayar sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung pada Senin (11-5-2026). Dilansir dari Medcom, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan pemungutan yang lebih adil bagi para pemilik kendaraan.

Gagasan tersebut muncul seiring dengan adanya kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi pengguna mobil dan motor listrik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai sistem pembayaran berdasarkan penggunaan jalan jauh lebih proporsional dibandingkan skema pajak tahunan konvensional yang sifatnya tetap.

"Ya ini konsep, pajak untuk kendaraan listrik tidak boleh dikenakan. Tapi ada pemikiran kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar," kata Dedi, Gubernur Jawa Barat.

Mantan Bupati Purwakarta ini menjelaskan bahwa skema saat ini kurang adil karena pemilik kendaraan tetap wajib membayar pajak meskipun kendaraan jarang digunakan. Sebaliknya, sistem jalan berbayar memastikan beban biaya hanya ditanggung oleh mereka yang aktif menggunakan infrastruktur jalan provinsi.

Penerapan kebijakan tersebut menuntut kesiapan seluruh akses jalan provinsi untuk memiliki standar kualitas yang setara dengan jalan tol. Dedi menekankan pentingnya standarisasi infrastruktur sebelum sistem pembayaran digital ini mulai diimplementasikan secara luas.

"Memperhitungkan semua jalan provinsi memenuhi syarat seperti jalan tol. Sistem pembayarannya nanti digital, tidak usah ditempel seperti tol. Ada teknologinya, sudah ada. Di negara-negara lain sudah ada," ucap Dedi.

Mekanisme pembayaran nantinya direncanakan memanfaatkan teknologi digital mutakhir sehingga pengendara tidak perlu berhenti untuk menempelkan kartu. Meskipun teknologi pendukung sudah tersedia di luar negeri, Pemprov Jabar menegaskan bahwa wacana ini masih merupakan tahap konsep awal.

Kajian mendalam mengenai jalan berbayar ini dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2026 dengan melibatkan para pakar serta akademisi. Pemerintah juga akan melakukan koordinasi intensif antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Jawa Barat guna mematangkan teknis pelaksanaannya.