Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memastikan tidak ada rencana pengambilalihan ataupun peleburan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penegasan ini disampaikan terkait langkah pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) pada Selasa (26/5/2026).
Dilansir dari Money, Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi menjelaskan bahwa program yang didorong Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan berfokus pada penguatan pengawasan. Langkah ini dilakukan melalui integrasi data dan teknologi lintas instansi.
Pembaruan tata niaga tersebut secara spesifik menyasar sektor SDA. Hal itu bertujuan memperketat pengawasan, meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, dan mengoptimalkan penerimaan negara.
“Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” ujar Jodi dalam pernyataan resmi, Selasa (26/5/2026).
Dalam perbaikan sistem ini, DEN menyoroti keberhasilan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA). Sistem tersebut telah mengintegrasikan data dari produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor mineral dan batu bara.
“Ke depan, pendekatan seperti SIMBARA diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak penguatan tata kelola perdagangan dan ekspor SDA melalui integrasi data yang lebih menyeluruh dan real-time,” kata Jodi.
Modernisasi sistem kerja birokrasi ini juga akan mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pemanfaatan AI ditujukan untuk memperketat monitoring sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan negara.
“Bentuk penguatan yang didorong adalah integrasi data lintas instansi, percepatan digitalisasi, dan penerapan Artificial Intelligence (AI),” ujar dia.
Jodi menambahkan bahwa seluruh upaya pembaharuan pengawasan ini murni mengoptimalkan sistem kerja yang sudah berjalan. Pemerintah tidak sedang merencanakan pembentukan lembaga baru untuk menggantikan fungsi instansi yang ada saat ini.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·