DJP&DDTCNews Luncurkan Kanal Suluh Pajak Perkuat Literasi Fiskal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan DDTCNews meresmikan kanal edukasi Suluh Pajak dalam acara workshop penulisan artikel di Jakarta pada Rabu (15/4/2026). Inisiatif kolaboratif ini diluncurkan untuk menekan angka rasio pajak Indonesia yang dinilai masih rendah.

Kanal ini diproyeksikan menjadi wadah bagi para fungsional penyuluh pajak dalam mempublikasikan karya tulis edukatif. Tujuannya adalah membangun kesadaran serta kepatuhan sukarela masyarakat terhadap kewajiban fiskal melalui pendekatan literasi yang lebih cair.

Founder DDTC, Darussalam, menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman publik mengenai fungsi pajak menjadi kendala utama penerimaan negara. Ia menilai edukasi melalui tulisan lebih efektif dan minim resistensi dibandingkan tindakan penegakan hukum secara langsung.

"Persoalan bangsa kita, tax ratio rendah karena kita belum teredukasi tentang pajak. Bagaimana mungkin berharap mereka bayar pajak kalau persepsi mereka tentang pajak itu belum ada," ujar Darussalam, Founder DDTC.

Pemimpin Redaksi DDTCNews, Sapto Andika Candra, menjelaskan bahwa redaksi telah mengalokasikan slot khusus untuk menayangkan dua artikel pilihan setiap pekan. Artikel-artikel tersebut akan disusun langsung oleh pegawai otoritas perpajakan dengan gaya bahasa yang lebih sederhana.

Materi edukasi akan difokuskan pada penyederhanaan regulasi teknis agar dapat dipahami masyarakat hingga pelosok daerah. Salah satu isu krusial yang akan diangkat dalam kanal ini adalah implementasi sistem coretax yang menjadi bagian dari reformasi perpajakan.

Penyuluh pajak yang ingin berkontribusi diwajibkan mengirimkan naskah asli dengan panjang sekitar 5.000 karakter. Fungsional Penyuluh Pajak, Dian Anggraeni, menekankan pentingnya mengangkat kendala harian wajib pajak sebagai topik ulasan informatif agar tetap relevan bagi masyarakat.

Redaksi DDTCNews akan melakukan kurasi dan penyuntingan naskah berdasarkan aktualitas isu sebelum diterbitkan. Pengiriman naskah dilakukan melalui surat elektronik resmi dengan tenggat waktu penerbitan paling lambat satu bulan setelah kurasi selesai.