DPR Desak Percepatan Proyek Jalur Ganda Kereta Api di Bekasi

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak Pemerintah dan PT KAI untuk mempercepat proyek Double-Double Track (DDT) di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Langkah ini dilakukan menyusul insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Percepatan infrastruktur tersebut dinilai mendesak demi memisahkan perlintasan kereta luar kota dengan jalur dalam kota. Dilansir dari Detikcom, alokasi dana sebesar Rp 7 triliun dari Presiden Prabowo Subianto dipastikan siap digunakan untuk membenahi jalur sepanjang sekitar 17 kilometer di kawasan Jabodetabek tersebut.

"Isu soal Double-Double Track (DDT). DDT itu sudah enggak usah nunggu rekomendasi KNKT. Di situ sudah memang perlu pemisahan antara jalur cepat luar kota dengan jalur kereta api dalam kota. Itu sudah kesimpulan, maka dari itu nggak usah ada diskusi sebenarnya, itu sudah langsung oke," ujar Huda saat ditemui wartawan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Huda menambahkan bahwa persoalan ketersediaan anggaran tidak boleh lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek pemisahan jalur kereta api Jabodetabek ini.

"DDT kurang lebih Jakarta sana itu kurang lebih sekitar 17 kiloan. Jadi enggak boleh lagi ada isu enggak ada anggaran, Pak Presiden sudah ngasih Rp 7 T gitu. Rp 7 T saya kira khusus untuk jalur Jabodetabek yang high season ini sudah langsung aja pakai pembangunan DDT untuk memisahkan jalur itu," tutur Huda.

Selain masalah jalur ganda, Huda menyoroti perdebatan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perlintasan sebidang setelah kecelakaan antara kereta jarak jauh dan KRL di Stasiun Bekasi. Ia meminta Kementerian Perhubungan segera mengambil alih seluruh perbaikan perlintasan dari pemerintah daerah.

"Perlintasan sebidang itu memang mandatnya tidak di KAI. Jadi mandatnya kalau perlintasannya melintasi jalan provinsi, berarti Pemprov. Kalau jalurnya Kabupaten/Kota, Pemda Kabupaten/Kota," kata Huda.

Menurut Huda, keterbatasan anggaran pemerintah daerah sering kali menjadi kendala utama dalam penyelesaian perbaikan perlintasan sebidang kereta api.

"Tapi kita ingin sudah enggak usah ada itu, saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat, di-takeover. Oleh siapa? Kemenhub," ucap Huda.

Huda mengungkapkan bahwa tantangan penataan infrastruktur ini sangat besar mengingat terdapat ribuan titik perlintasan sebidang yang tersebar di wilayah Jawa dan seluruh Indonesia.

"Kalau lagi-lagi lempar-lemparan, Pemda Provinsi belum tentu punya duit, betul enggak? Pemda Kabupaten/Kota belum tentu punya duit gitu. Tantangannya memang berat, kita punya 3.700 perlintasan sebidang seluruh Indonesia, se-Jawa ini hampir 2.500," ujar Huda.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan perbaikan menyeluruh pada perlintasan kereta api di Pulau Jawa setelah meninjau korban tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).

"Kemudian, di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun," kata Prabowo di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Presiden memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan fasilitas pos jaga hingga pembangunan flyover pada titik-titik perlintasan tersebut.

"Sekarang sudahlah kita selesaikan semua itu, saya sudah perintahkan kita akan perbaiki semua lintasan tersebut dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover nanti pelaksananya kita tunjuk," kata Prabowo.

Pemerintah memperkirakan total biaya perbaikan seluruh titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa tersebut akan menelan anggaran hingga triliunan rupiah.

"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting kita sangat perlu kereta api, sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun kita sekarang lakukan," ujarnya.