DPR Dorong Investigasi Baku Tembak TNI dan KKB di Puncak Papua

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pembentukan tim investigasi guna menyelidiki insiden baku tembak antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kemburu, Puncak, Papua Tengah, yang dilaporkan menewaskan 12 warga sipil pada Selasa (21/4/2026).

Langkah ini diambil guna memverifikasi berbagai versi informasi yang beredar terkait peristiwa di Distrik Kembu tersebut. Dilansir dari Bloombergtechnoz, insiden bermula saat Satgas Habema melakukan operasi militer yang menyasar Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada Selasa (14/4/2026) lalu.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menegaskan perlunya pengecekan langsung di lokasi kejadian untuk menjaga transparansi dan objektivitas informasi di tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar institusi keamanan tidak disudutkan tanpa bukti yang valid.

"Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas," ujar TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR.

Legislator dari Fraksi PDIP tersebut menyarankan agar tim investigasi terdiri dari kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta unsur penegak hukum gabungan. Keberadaan tim ini dianggap krusial karena simpang siur kabar mengenai jaminan keamanan di wilayah Papua terus berkembang.

Selain korban meninggal dunia, tercatat lima pasien sedang menjalani perawatan intensif, termasuk tiga anak berusia 6 hingga 7 tahun. Seorang pasien dewasa bahkan harus dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan dokter spesialis akibat luka berat yang diderita.

Dampak konflik ini juga memicu pengungsian massal warga dari Distrik Kembru dan Pogoma menuju Distrik Sinak. Pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk menangani situasi kemanusiaan tersebut.

"Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perhatian kepada korban dan keluarganya juga tidak boleh diabaikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan," kata TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR.

Hasanuddin berkomitmen membawa persoalan ini ke Komisi I untuk segera meminta klarifikasi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Koordinasi dengan Kemenko Polkam serta Komnas HAM akan dilakukan untuk menjamin proses hukum yang adil bagi seluruh pihak terkait.

"Penanganan kasus ini dapat dilakukan secara profesional, terbuka, dan berkeadilan. Sehingga tidak memperkeruh situasi keamanan di Papua serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara," ujar TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR.

Hingga saat ini, tim gabungan masih berupaya menjangkau tiga kampung di wilayah perbatasan, yakni Kembru, Nilome, dan Pintu Angin. Satgas Habema sendiri tetap menjalankan fungsinya sebagai komando operasi gabungan yang mengedepankan pendekatan humanis sekaligus penindakan terukur terhadap kelompok OPM.