DPR Filipina Setujui Pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina resmi menyetujui pasal pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte melalui pemungutan suara dalam sidang paripurna di Manila pada Senin (11/5/2026). Keputusan krusial ini berpotensi mencopot putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut dari jabatannya sekaligus memicu diskualifikasi permanen dari jabatan publik di masa depan.

Dukungan terhadap pemakzulan ini mencapai mayoritas besar dengan 257 anggota parlemen memberikan suara setuju, sementara 25 menolak dan sembilan lainnya abstain menurut data Tirto.id. Angka tersebut jauh melampaui syarat konstitusional yang hanya memerlukan dukungan sepertiga anggota atau sekitar 106 suara untuk meneruskan kasus ke tingkat Senat.

Daftar pelanggaran yang dituduhkan kepada Sara Duterte mencakup penyalahgunaan dana rahasia sebesar 500 juta peso di Kantor Wakil Presiden dan 112,5 juta peso di Departemen Pendidikan. Selain korupsi, ia dituding melakukan pengumpulan kekayaan tidak wajar, kegagalan pengungkapan aset dalam SALN tahun 2022-2024, serta memberikan suap kepada pejabat pendidikan.

Poin tuduhan yang paling mengejutkan adalah dugaan pembuatan kontrak pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez. Dilansir Inilah.com, langkah drastis parlemen ini juga dipicu oleh memburuknya hubungan dinasti Duterte dan Marcos setelah penahanan Rodrigo Duterte oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Ketua komite keadilan DPR dan perwakilan Batangas Gerville Luistro menegaskan bahwa seluruh dakwaan disusun berdasarkan dokumen dan investigasi panjang, bukan sekadar tekanan media sosial. Luistro menekankan pentingnya transparansi terkait penggunaan dana publik yang mencapai miliaran peso tersebut.

"Apakah kita punya angka? Bapak Ketua, rekan-rekan yang terhormat. Ya. Kita punya angka. Tetapi angka yang saya maksud bukan hanya jumlah suara. Angka itu tercatat dalam arsip. 6,7 miliar peso. Itulah angka yang perlu dijelaskan kepada rakyat Filipina," kata Gerville Luistro, Ketua Komite Keadilan DPR.

Legislator tersebut menambahkan bahwa proses hukum selanjutnya di tingkat Senat akan menjadi wadah bagi sang Wakil Presiden untuk melakukan pembelaan secara terbuka. Jika Senat yang bertindak sebagai pengadilan pemakzulan menyatakan bersalah, karier politik Sara Duterte diprediksi berakhir sebelum Pilpres 2028.

"Dan di Senat, ada kesempatan bagi Wakil Presiden untuk menjawab sepenuhnya setiap tuduhan, menyampaikan bukti-buktinya, dan agar seluruh rakyat dapat mendengar sisinya," pinta Gerville Luistro, Ketua Komite Keadilan DPR.

Situasi di ruang sidang sempat memanas saat tiga anggota DPR dari keluarga Duterte, yakni Paolo, Omar Vincent, dan Harold James Duterte, memilih untuk meninggalkan ruangan sebelum pemungutan suara berakhir. Kasus ini merupakan upaya pemakzulan kedua bagi Sara setelah proses serupa pada tahun 2025 dibatalkan oleh Mahkamah Agung Filipina.